Beranda News hukum kriminal Gubernur Sulteng : Tak Perlu Izin Saya Untuk Tertibkan Pertambangan Ilegal

Gubernur Sulteng : Tak Perlu Izin Saya Untuk Tertibkan Pertambangan Ilegal

4102
0
Wakil Bipati Parimo, Badrun Nggai (Kiri) dan Gubernur Sulawesi Tengah Drs.Longki Djanggola M.Si (Edir/Ist)

Parimo .Portalsulawesi.Id- Maraknya pertambangan tanpa izin di wilayah Sulawesi Tengah mendapat perhatian semua pihak, tidak terkecuali Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola.

Melalui pesan singkatnya di Aplikasi WhashApp keredaksi Portalsulawesi, orang nomor satu di Sulawesi Tengah ini menegaskan bahwa dalam melakukan penindakan penutupan kegiatan pertambangan ilegal tidak perlu menunggu izin dari beliau , aparat hukum dapat melakukan penindakan tanpa harus meminta izin kepadanya.

“pemda kab dimana dilakukan PETI dpt menutup lokasi peti tsb krn kegiatan PETI ilegal ( tanpa izin ) . Pemda Prop telah menyurat ke polda agar dilakukan penegakan hukum disemua lokasi PETI yg ada di wil sulteng ” ungkap Longki Djanggola.

Mencuatnya wacana penutupan tambang ilegal harus ijin Gubernur menguat usai wakil Bupati Parimo Badrun Nggai mengeluarkan statement yang seakan mengarah ke Longki Djanggola selaku Gubernur Sulawesi Tengah.

” semua hasil diskusi hari ini akan kami bawa dalam rapat forkopimda yang segera diagendakan, hasilnya akan kami bawa menghadap ke Gubernur ” Jelas Badrun Nggai ,Wakil Bupati Parimo usai memimpin rapat terbatas dengan Forkopincam dikantor Kecamatan Ampibabo, Kamis (25/02/2021).



Menurutnya, keputusan rapat Forkopimda nantinya akan menjadi bahan penyampaian ke Gubernur untuk diputuskan langkah penanganannya.

Menanggapi hal tersebut, Longki Djanggola selaku Gubernur secara tegas mengatakan tidak perlu persetujuan dari siapapun terkait kegiatan yang jelas jelas Ilegal.

Justru Longki Djanggola memyarankan aparat hukum untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum diwilayah pertambangan ilegal.

” tdk perlu ada persetujuan dr siapa sja. krn kegiatan itu ilegal . justru harus ditindaki n ada penegakan hukum dr aparat penegak hukum . tks ” tulis mantan Bupati Parimo pertama periode 2002-2011 tersebut.

Hal ini senada yang disuarakan ketua DPRD Parimo Sayutin Budianto kepada sejumlah wartawan usai rapat terbatas tersebut, Politisi kelahiran Toribulu ini angkat bicara terkait sikap politiknya terhadap keberadaan tambang ilegal di Parimo.

” secara pribadi dan kelembagaan ,saya menolak adanya bentuk apapun pertambangan ilegal di Parimo, penutupan permanen adalah solusi terbaik untuk menyelamatkan lingkungan ,masyarakat dan alam sekitar ” ungkap politisi Nasdem kepada portalsulawesi usai rapat terbatas dengan pemkab Parimo.

Pernyataan sikap ketua DPRD Parimo ini bukan tanpa solusi , menurutnya pihak legislativ sudah mengetuk palu terkait revisi RTRW Parimo .

Dalam Revisi RTRW yang telah disahkan pada Bulan Pebruari 2020 mengatur kewenangan baik perorangan atau badan usaha didesa untuk dapat mengurus perijinan Usaha Tambang Rakyat.

” dalam revisi RTRW Parimo tahun 2020 telah diatur kebijakan untuk dapat mengurus ijin pengolahan tambang rakyat, masyarakat silahkan memenuhi syarat dan prasyarat agar bisa mengelola sumber daya alam secara legal dengan konsep ramah lingkungan ” ungkap putra daerah kelahiran Toribulu tersebut.***

Penulis : Heru