Beranda News hukum kriminal KPK Resmi Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Resmi Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

90
0
KPK menetapkan tiga tersangka kasus dugaan penyuapan dan Gratifikasi yakni Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah(NA) , Edy Rahmat (ER) serta Agung Sucipto (AS) selaku Kontraktor ,Minggu (28/02/2021) dini hari waktu jakarta. ( foto: SC livestreming konfrensi pers KPK di Youtube)

Jakarta,Portalsulawesi.Id- Melalui pemeriksaan Marathon, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka dalam serangkaian penerimaan uang suap yang diduga kuat berasal dari seorang kontraktor sejak tahun 2020 hingga bulan Pebruari 2021.

Penetapan status Tersangka tersebut disampaikan langsung Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri pada Minggu (28/02/2021) dini hari digedung KPK Jakarta.

Selain Nurdin Abdullah (NA), KPK juga menetapkan status tersangka sekertaris dinas PUTR Propinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat (ER) serta Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto (AS).

Dalam keterangannya, Firli Bahuri merunut kronologi penangkapan mantan bupati Bantaeng tersebut secara rinci , informasi awal terkait hal itu diterima KPK bahwa pada jumat (26/02/2021) akan ada penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara.

KPK menerima laporan bahwa Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto (AS) akan memberikan sejumlah uang kepada Nurdin melalui perantara Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel, Edy Rahmat (ER), yang juga orang kepercayaan Nurdin.



“Pukul 20.24 WIB, AS bersama IF (sopir ER) menuju ke salah satu rumah makan di Makassar dan setiba di rumah makan tersebut telah ada ER yang telah menunggu,” Ungkap Firli dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube KPK, Minggu (28/2/2021) dini hari.

Antara Nurdin Abdullah dan Agung selaku kontraktor telah lama saling mengenal , Agung sendiri merupakan Kontraktor yang banyak mengerjakan proyek Infrastruktur di Sulawesi Selatan pada tahun 2020.

Untuk memuluskan keinginannya mendapatkan proyek Infrastruktur ditahun 2021, Agung lewat Sekdis PUTR Propinsi Sulawesi Selatan ,Edy Rahmat (ER) melakukan lobi ke Nurdin Abdullah.

Firli melanjutkan, dengan beriringan mobil, IF mengemudikan mobil milik Edy, sedangkan Agung dan Edy bersama dalam satu mobil milik Agung.

Kedua mobil itu pun kemudian bergerak menuju Jalan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam perjalanan tersebut, Agung diketahui menyerahkan proposal terkait beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 kepada Edy.

“Sekitar pukul 21.00 WIB, IF kemudian mengambil koper yang diduga berisi uang dari dalam mobil milik AS dipindahkan ke bagasi mobil milik Edy di Jalan Hasanuddin,” jelasnya.

Lebih lanjut, Firli mengungkapkan, sekitar pukul 23.00 Wita, KPK mengamankan Agung saat dalam perjalanan menuju Bulukumba.

Sementara itu, satu jam berikutnya giliran Edy beserta uang dalam koper sejumlah sekitar Rp 2 miliar turut diamankan KPK di rumah dinasnya.

Adapun uang Rp 2 miliar itu sebelumnya akan diberikan Edy kepada Nurdin Abdullah.

Kemudian, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah diamankan KPK sekitar pukul 02.00 Wita di rumah jabatan dinas Gubernur Sulsel.

Adapun Nurdin Abdullah diduga juga menerima uang dari kontraktor lain di antaranya sebesar Rp 200 juta pada akhir 2020.

Kemudian, Nurdin juga diduga menerima uang pada pertengahan Februari 2021 melalui SB sebesar Rp 1 miliar.

“Awal Februari 2021, NA melalui SB menerima uang Rp 2,2 miliar,” ungkap Firli.

Kepada Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat , KPK membidik keduanya melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

“Sebagai pemberi yaitu Saudara AS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UUU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” ujar Firli.

Sebelumnya KPK mengamankan enam orang pada Jumat (26/02/2021)malam  dibeberapa wilayah  Sulawesi Selatan , mereka yang diamankan diantaranya dua pejabat ,satu ajudan,dua orang sopir dan satu orang Kontraktor.

Usai menggelar Konfensi pers, Ketiga Tersangka langsung ditahan di rutan KPK menunggu proses hukum lebih lanjut.***

Pewarta : ADE ,Biro Jakarta.