Palu,Portalsulawesi.Id : Kasak-kusuk terkait adanya informasi dugaan proposal dana CSR yang beredar dikalangan warga kelurahan Buluri Kecamatan ulujadi Kota Palu mendapat tanggapan dari Akmal SH selaku Lurah Buluri, dirinya mengaku dimintai tolong pengurus Asosiasi Pengusaha Tambang (Aspeta) untuk melakukan pendataan warga yang berpotensi mendapat bantuan dana sosial tersebut.
kepada media ini, Akmal mengungkapkan bahwa pihaknya hanya melakukan pendataan anak sekolah baik yang aktif ataupun yang putus sekolah sesuai permintaan Aspeta , pendataan yang dimaksud bukanlah proposal seperti yang isu yang beredar dimasyarakat saat ini. ” Pendataan nya dikelurahan, tapi itu bukan proposal
Dari aspeta minta data anak anak yang aktif sekolah dan putus sekolah, Kami sementara mendata, Terkait pendistribusian kami belum tau ” tulis Lurah Buluri,Akmal SH melalui pesan di Aplikasi WhastApp ke redaksi media ini, Senin (29/07/2024).
Akmal menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuat proposal terkait pengelolaan dana CSR ke perusahaan. ” Tidak ada proposal pak yang kami kirimkan ke perusahaan atau Aspeta ” ungkapnya.
Alasan lain mengapa pihak kelurahan melakukan pendataan dkarenakan Forum CSR yang dibentuk di kelurahan Buluri belum jalan ,sehingga perusahaan meminta data tersebut kepada pihak kelurahan.
” Forum belum jalan p, Mereka minta dikelurahan datanya, dan kami masih mendata diRT masing masing ” jelasnya kepada media ini.
terkait dugaan tidak dilibatkannya Karang taruna dalam pendataan warga yang sekolah untuk mendapat bantuan CSR, dirinya beralasan nanti setelah forum aktif dirinya akan melibatkan semua unsur. ” Bukan tidak dilibatkan ,tapi forum CSR nya yang belum jalan, dan ketika ada info bahwa forum CSR ini sudah aktif ,saya minta untuk dilakukan sosialisasi ditingkat masyarakat Kel buluri,dan dalam hal ini saya akan mengundang semua tokoh tokoh masyarakat , lembaga adat,LPM,ketua RT RW, tokoh agama, tokoh perempuan,ibu 2 PKK termasuk karang taruna dan forum anak, untuk menyalurkan aspirasi nya kepada forum CSR itu ” bebernya.
Selaku Lurah, Akmal SH menjelaskan bahwa dirinya selaku pemerintah hanya sebatas memfasilitasi dan memonitoring setiap kegiatan diwilayahnya. ” Kalau pemerintah kelurahan cuma sebatas memfasilitasi dan monitoring setiap kegiatan, Jadi tidak layak dikelola oleh pemerintah kelurahan (dana CSR) ” jelasnya lagi.
diberitakan sebelumnya, penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dikritik keras oleh Karang Taruna Buluri karena dianggap pihak Pemerintah Kelurahan Buluri memanfaatkan polemik debu untuk bekerjasama dengan pihak perusahaan.
“Saya dengar dari salah satu staf kantor kelurahan Buluri bahwa Dana CSR mereka buat proposal ke Aspeta,” kata Musfadli, Ketua Karang Taruna Buluri Senin (29/07/2024).
Menurut Musfadli tidak elok jika Lurah Buluri memanfaatkan situasi ini.
“Apakah boleh Lurah Buluri mengusulkan ke perusahaan atau Aspeta dan mereka sendiri yang kelola,” sambung Musfadli dengan nada tanya.
Ketua Karang Taruna Kelurahan Buluri mendesak Lurah Buluri agar hal seperti ini terlebih dahulu dilakukan rapat bukan serta-merta melakukan pendataan.
“Lurah Buluri harus melibatkan Karang Taruna atau buat panitia program CSR agar supaya jelas apa programnya,” terang Alumni UIN Datokarama Palu itu.
Musfadli mengatakan bahwa saat ini warga Buluri belum merasakan program CSR. Seandainya ada rapat terkait program dana CSR, kita bisa usulkan tentang biaya pendidikan untuk mahasiswa, kesehatan, keagamaan dan tentu juga pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas warga.***
Pewarta : Arman
Editor : Heru
