Parimo, Portalsulawesi.id– Wakil Bupati Badrun Nggai, SE pimpin rapat pengelolaan Sisten Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Bertempat di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong. Rabu,15/09/21.
Acara tersebut di hadiri Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, PUPRP, Inspektorat, DPMD dan 6 Desa yang mendapatkan Bantuan SPAM.
Dalam kesempatan itu, kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPRP Vadlon, ST.MT mengatakan, kabupaten Parigi Moutong terdapat 278 desa dan saat ini yang mendapatkan bantuan SPAM dari pemerintah pusat di tahun ini ada 6 desa, diantaranya desa Tolole, Dongulu Selatan, Sigega Bersehati, Bainaa, Palasa Tengah dan Kota Raya Barat.
Vadlon berharap kepada desa yang mendapatkan bantuan ini, tolong di jaga dengan baik agar supaya SPAM bisa dimanfaatkan lebih lama bagi masyarakat mengingat bahwa bantuan ini mengunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021.
Selanjutnya kata Vadlon, kedepan akan ada penilaian oleh pemerintah pusat sehubungan dengan pemberian dan pemanfaatan SPAM ini.
Pemerintah pusat akan melakukan penilaian terhadap kabupaten Parigi Moutong sehubungan 6 desa yang mendapatkan bantua tersebut.
“Olehnya mari kita rawat dan jaga bersama bantuan ini sehingga kedepan Pemda dapat bermohon kembali kepusat untuk desa-desa yang lain yang belum mendapatkan bantuan SPAM.
“Kalau kita baik dalam pengelolaan dan pemanfaatannya, menjaga dan merawat bantuan ini, saya pastikan tahun depan kita akan diberikan kembali bantuan SPAM bagi desa yang belum mendapatkan” tutur Vadlon.
Sementara itu, Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai,SE mengatakan dengan selesainya pembangunan SPAM tahun 2021 ini dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum diserahkan kepada pemerintah desa melalui kepala desa.
“Untuk itu kita semua bertanggung jawab terhadap kegiatan yang ada di desa, kepala desa bertanggung jawab terhadap kegiatan di desanya dan camat mengkoordinir serta mengawasi pelaksanannya,” kata Badrun.
Olehnya, Badrun juga meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Parigi Moutong untuk terus mengawal pelaksanaan kegiatan di desa. Karena menurutnya, masih banyak regulasi yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas PMD.
Ia juga mengimbau, kepada para kepala desa agar mensejahterakan masyarakat di desanya melalui program yang ada di desa dan berbagai bantuan yang masuk ke desa, baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat agar dikelola dan jaga dengan baik. Pungkasnya. ***
PROKOPIM PEMDA