Palu ,Portalsulawesi.Id – Dugaan bermasalahnya sejumlah pembangunan sekolah yang ditangani oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sulteng tahun 2020 membuat salah satu tokoh muda Alkhairaat, Habib Mohammad Sadig al-Habsyi angkat bicara.
Kepada sejumlah media, Habib Sadiq menuntut aparat penegak hukum segera mengusut kasus proyek pembangunan sekolah pasca bencana yang ditangani oleh BP2W Provinsi Sulawesi Tengah yang telah di laporan Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) ke Kejati Sulteng.
“Saya menuntut aparat penegak hukum di provinsi ini agar segera mengusut adanya indikasi ketidakbecusan dalam proyek pembangunan sekolah-sekolah yang terdampak bencana 2018,” tegasnya, Jumat (14/10/2022).
Dalam penilaian Habib Sadig , proyek tersebut sarat dengan bau korupsi yang bisa jadi melibatkan unsur pengelola, BP2W Sulteng, dan kontraktor.
“Bayangkan, ini dana alokasi bencana. Yang dirugikan lembaga pendidikan. Lebih dari 37 M. 19 sekolah direhab asal-asalan. Beberapa di antaranya madrasah Alkhairaat adalah korbannya. Kalau lembaga pendidikan diperlakukan begini dan dibiarkan, bagaimana nasib generasi muda kita ke depan,” lanjutnya.
Dewan Penasehat Lingkar Studi Aksi Demokrasi Indonesia (LS ADI) ini juga mengapresiasi kinerja para jurnalis dan aktivis anti korupsi di Sulteng yang telah memperhatikan kasus tersebut.
“Kita harus berterima kasih kepada kawan-kawan jurnalis yang sudah menginvestigasi dan mengungkap kasus ini kepada publik. Begitu juga kepada KRAK Sulteng yang sudah mengajukan tuntutan ke Kejaksaan. Sekarang, mari kita kawal agar kasus ini tuntas,” pungkasnya.
Di mata Habib Sadig, keterlibatan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan kebijakan pemerintah di daerah dikelola dengan penuh integritas serta berpihak pada rakyat.
Sebelumnya, ia juga pernah mempertanyakan alokasi APBD Sulteng sebesar 14 miliar untuk kegiatan Munas KAHMI yang akan digelar di Kota Palu pada akhir November nanti.***
Editor : Firman Dinansyah
