Palu, portalsulawesi.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Pleno Terbuka yang berlangsung, Kamis (30/8/2018).
kegiatan itu bertujuan menyampaikan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, di daerah tersebut sebanyak 1.901.556 jiwa.
Dari jumlah DPT sebanyak 1.901.556 jiwa itu tersebar di 13 kabupaten/kota di 175 kecamatan, 2017 kelurahan dan jumlah TPS mencapai 9.170.
Adapun rincian DPT di masing-masing kabupaten/kota se Sulteng yakni, Kota Palu, 8 kecamatan, 46 kelurahan, 1.079 TPS, 222.132 pemilih.
Kabupaten Donggala, 16 kecamatan, 167 kelurahan, 868 TPS, 199.195 pemilih. Kabupaten Sigi, 15 Kecamatan, 176 kelurahan, 853 TPS, 160.217 pemilih. Kabupaten Banggai, 23 kecamatan, 337 kelurahan, 1162 TPS, 243.142 pemilih.
Kemudian Kabupaten Poso, 19 kecamatan, 170 kelurahan, 766 TPS, 143.336 pemilih. Kabupaten Tolitoli, 10 kecamatan, 109 kelurahan, 746 TPS, 147.599 pemilih. Kabupaten Buol, 11 kecamatan, 115 kelurahan, 430 TPS, 91.345 pemilih. Kabupaten Morowali, 9 kecamatan, 133 kelurahan, 413 TPS, 92.729 pemilih. Kabupaten Banggai Kepulauan, 12 kecamatan, 144 kelurahan, 397 TPS, 73.422 pemilih. Kabupaten Parigi Moutong, 23 kecamatan, 283 kelurahan, 1.337 TPS, 299.522 pemilih. Kabupaten Tojo Unauna, 12 kecamatan, 146 kelurahan, 522 TPS, 111.313 pemilih. Kabupaten Banggai Laut, 7 kecamatan, 66 kelurahan, 212 TPS, 41.184 pemilih dan Kabupaten Morowali Utara, 10 kecamatan, 125 kelurahan, 385 TPS, 76.420 pemilih.
Ketua KPU Sulteng Tanwir Lamaming mengatakan, pleno penetatap DPT merupakan kegiatan yang sangat penting dan membutuhkan kecermatan serta perhatian bersama. Karena DPT adalah rangkaian proses dari DPS dan perbaikan.
“Kami sebagai penyelenggara yakin bahwa data yang akan disajikan dapat dipercaya,” ujar Tanwir saat membuka rapat pleno.
Rapat pleno juga sempat diwarnai dengan protes dan interupsi terkait temuan parpol peserta pemilu. Namun pihak KPU telah memfasilitasi serta akan melakukan kroscek kembali atas temuan-temuan tersebut.
Tanwir juga menyebutkan, sekira 60 ribu pemilih belum mendapatkan E-KTP, yang akan menjadi beban semua pihak, baik Dukcapil, KPU, maupun Parpol/DPD.
“Jika permasalahannya E-KTP adalah anggaran, harusnya ada upaya dari Pemda untuk menyelesaikan dan ini butuh dukungan parpol peserta Pemilu,” tegasnya.
Disebutkannya, saat ini hanya Kabupaten Tojo Unauna yang tinggal 300 orang yang belum memiliki E-KTP.
Ia berharap, pada Pemilu nanti sudah tidak ada lagi warga yang menggunakan hak pilihnya dengan surat keterangan untuk memilih.
“Dengan pleno ini kita bisa sama-sama melihat gambaran terkait daftar pemilih tetap. Meskipun sudah ada penetapan, kami akan tetap melakukan pencermatan dan kami minta dukungan dari masyarakat,” tegasnya.
Turut hadir dalam Rapat Pleno Terbuka itu diantaranya, Komisioner KPU Sulteng Halima dan Sahran Raden, Anggota Bawaslu Sulteng Sutarmin Dg Ahmad, Jamrin, Santriawati dan Darmiati, Kepala Kesbangpol Sulteng Fahrudin Yambas, LO Parpol, perwakilan Korem Tadulako, KPU Kabupaten/Kota se Sulteng dan calon anggota DPD RI.
