Jakarta – portalsulawesi.id – Partai koalisi pendukung pencapresan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sedang mencari ketua tim kampanye nasional.
Namun, sejumlah tokoh yang dianggap mumpuni dan memiliki pengaruh pada Pilpres 2019 menolak menjadi juru kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin.
Tiga nama tokoh penting dan berpengaruh di Indonesia yang sempat ditawari menjadi tim kampanye nasional menolak tawaran tersebut dengan sejumlah alasan.
Ketiga tokoh itu adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga tokoh penting di Partai Golkar, Prof Mahfud MD, dan terakhir Prof Din Syamsuddin.
Ketiganya adalah tokoh penting dan berpengaruh di Indonesia. Dari jejak rekamnya, JK, Mahfud MD, dan Din Syamsuddin pernah menjabat posisi penting di Indonesia. Bahkan sekarang pun masih menduduki jabatan penting.
Mereka menolak menjadi juru kampanye dengan alasan yang hampir serupa, memiliki tanggung jawab besar atas jabatan yang diemban, dan menuntut untuk netral.
1. JK Ingin Mengurus Pemerintahan
Jusuf Kalla menolak menjadi juru kampanye nasional Ma’ruf Amin karena jabatan itu menuntuk aktivitas yang tinggi.
Maka dia harus cuti dari jabatan Wakil Presiden. Padahal ketika presiden cuti, harus ada yang mengurus pemerintahan.
Karena alasan itu, dia ingin konsentrasi mengurus pemerintahan.
“Jadi dewan pengarah saja boleh-boleh saja. Kalau jurkam atau pengurus kemana-mana itu tidak boleh,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (23/8/2018), seperti dikutip dari kompas.com.
2. Mahfud MD Menjabat Anggota Dewan BPIP
Prof Mahfud MD yang semula digadang-gadang bakal menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo, menolak jadi juru kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf Amin.
Alasannya, dia menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
“Saya tidak bisa menjadi ketua timses karena saya berada di BPIP,” kata Mahfud ditemui seusai memberikan pembekalan kepada caleg Partai Solidaritas Indonesia di Jakarta, Senin (20/8/2018).
Mahfud MD merasa jabatannya di BPIP mengharuskan untuk bersikap netral.
3. Din Syamsuddin PNS di UIN Jakarta
Tokoh nasional Din Syamsudin mengikuti jejak Mahfud MD, menolak tawaran menjadi bagian tim sukses Jokowi-Ma’ruf Amin, di Pilpres 2019.
Din Syamsudin yang menjabat Ketua Dewan Pertimbangan MUI, mengakui mendapatkan tawaran Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk Jokowi-Ma’ruf Amin.
Namun yang menawarkan jabatan itu bukan Jokowi atau Ma’ruf Amin secara langsung, melainkan melalui utusan.
Orang yang diutus Jokowi adalah Koordinator Staf Khusus Kepresidenan Teten Masduki dan Staf Kepresidenan Siti Ruhaini Dzuhayatin.
Tawaran itu datang tiha hari sebelum nama-nama tim struktur tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf Amin diserahkan ke KPU.
“Kata mereka (Teten dan Ruhaini) membawa pesan presiden ingin dijadikan Ketua Timses Nasional. Namun saya belum percaya kalau Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin sendiri menyampaikan kepada saya. Makanya saya tak jawab waktu itu,” ujar Din di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018), seperti dikutip dari Tribunnews.com.
Apa yang melandasi Din Syamsudin menolak tawaran yang oleh kebanyakan orang justru jari rebutan?
Ada 3 alasan, mengapa Din Syamsudin menolak jadi juru kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin.
Pertama, Din Syamsudin merupakan Mantan Ketua Umum Muhammadiyah.
Dia kini juga masih dalam kepengurusan Muhamadiyah. Din tak mau organisasinya terlibat dalam dukung mendukung Pilpres 2019.
“Sekarang masih mempunyai jabatan sebagai ketua ranting saya harus menegakkan organisasi Muhammadiyah tidak terlibat politik kekuasaan. maka tidak terlibat dalam dukung mendukung kubu manapun,” jelas Din.
Kedua, Din Syamsudin juga memiliki jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja Sama Antarnegara dan Peradaban (UKP-DKAAP), organisasi yang dibentuk pada masa Pemerintahan Jokowi-JK.
“Saya harus menjaga juga keseimbangan antara kawan-kawan yang berada di organisasi saya,” sambung Din.
Ketiga, Din mengatakan dirinya merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagai dosen dan guru besar di UIN Jakarta.
“Alasan penting saya ini PNS, tidak boleh ikut politik kekuasaan. Maka yang ngajak-ngajak saya ikut timses manapun harus tahu saya ini PNS tidak boleh, lebih bagus begini saja,” ujar Din.
Sumber : Tribunjabar.com
Editor: Yunus
