Palu, Portalsulawesi.Id – Empat Pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Wali Kota Palu Periode 2020-2024 dinilai belum mampu mengeksplorasi tema yang usung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu dalam debat publik terbuka.
Tema yang diusung pada debat terbuka pertama itu yakni, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Pada dasarnya pemaparan visi dan misi pada putaran pertama cukup ideal. Hanya saja dalam keterkaitan dengan tema debat dalam pelayanan kesejahteraan pelayanan publik masih penting untuk dieksplorasi kembali,” ujar Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tadulako (Untad), Dr Slamet Riadi Cante, ditemui di usai Debat Publik Terbuka, Paslon Walikota dan Wakil Wali Kota Palu, di salah satu hotel di Kota Palu, Selasa (27/10) sore.
Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untad itu mengatakan, jika paslon bicara soal kesejahteraan masyarakat, minimal ada dua hal yang perlu diintervensi Paslon dalam soal kebijakan. Pertama, kebijakan terkait dengan kemiskinan, dan kedua terkait dengan pengangguran.
“Saya melihat tadi belum tereksplor dengan baik persoalan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Dia mengatakan, penguatan ke sektor usaha kecil dan menengah juga penting dalam kerangka kesejahteraan peningkatan masyrakat, begitu juga soal pelayanan publik. Menurut dia, pelayanan publik itu bukan hanya prsoalan sekolah gratis atau kesehatan gratis, tetapi banyak hal yang penting untuk dikembangkan lagi.
“Kami berharap pasangan calon dapat mengeksplorasi itu sesuai dengan tema debat. Menurut saya persoalan sekolah gratis dan kesehatan gratis itu adalah hal yang given, tidak perlu lagi banyak dieksplorasi karena itu jualan jualan disetiap kampanye. Tetapi problemnya adalah dimana penganjaran untuk itu cukup atau tidak angaran pembelajaan daerah untuk mengcover semua persoalan itu,” ungkapnya.
Dipenghujung, Slamet Riady menambahkan bahwa, soal kesiapan pengangaran program juga penting. Misalnya, dalam melakukan pendidikan dan kesehatan gratis harus dihitung berapa jumlah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau tidak cukup, apa strategi yang harus dilakukan untuk melakukan itu? semua dipaparkan secara jelas,” tandasnya.
