Palu,portalsulawesi.id- Polemik yang terjadi dilokasi pembangunan hunian Tetap oleh Yayasan Buddha Tzu Chi ,salah satu donatur dalam program pembangunan rumah hunian tetap (Huntap) bagi korban gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi mulai mencuat dipermukaan.
Pihak Yayasan Buddha Tzu Chi mengancam akan membatalkan rencanan pembangunan 1.000 unit Huntap, jika pemerintah tidak menyiapkan lahan sesuai dengan perjanjian awal.
“Jika lahan yang disiapkan tidak dapat digunakan untuk membangun 1.000 unit rumah hunian tetap, Yayasan kami bisa saja membatalkan program pembangunan ini,” kata Koordinator Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Aida Angkasa, saat pertemuan dengan pihak Pemprov Sulteng, Pemkot Palu, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo, di Kota Palu, Kamis malam (18/4/2019).
Pernyataan ini dikeluarkan Aida Angkasa, menyusul adanya rencana pergeseran lahan Huntap yang berada di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, yang sebelumnya telah melalui proses perataan lahan oleh Pemerintah Kota Palu, dan kini pengerjaan pembangunannya sudah mulai dilaksanakan.
Dimana hingga kini PT Lembah Palu Ngataku salah satu pemilik sertifikat hak guna bangunan (HGB), enggan merelakan lokasi itu untuk dijadikan pemukiman bagi masyarakat korban bencana Kota Palu.
“Tolong Kerjasamanya pak, saya yakin jika ini dipikirkan banyak orang, pasti persoalan yang ada akan terselesaikan, harusnya kepentingan ribuan orang tidak terabaikan dengan kepentingan satu pihak, negara harusnya memikirkan ini,” ungkap Aida Angkasa.
Sementara dalam pertemuan itu, Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengusulkan untuk mengurungkan pembangunan di lokasi itu, dan memindahkan proyek pembangunan 1.000 Huntap Buddha Tzu Chi ke lokasi lainnya, namun saran itu mendapat penolakan dari pihak Buddha Tzu Chi, dimana mereka mengklaim telah menghabiskan banyak anggaran dalam membawa material pembangunan ke lokasi itu, menurut mereka lokasi yang terletak di sekitar Universitas Tadulako (Untad), sebelumnya telah ditinjau langsung oleh petinggi Yayasan yang berpusat di Hualien, Taiwan itu.
Walikota Palu, Hidayat yang hadir dalam pertemuan, mengatakan Pemkot Palu akan terus memperjuangkan langkah untuk memenuhi target pembangunan Huntap bagi korban bencana Palu.
“Pemkot akan terus memperjuangkan pembangunan Huntap, apapun langkahnya, selama itu tidak merugikan masyarakat dan melanggar hukum pasti akan kami tempuh, tanggungjawab membangun Huntap, menjadi tanggung jawab Pemkot Palu,” tutur Hidayat dalam pertemuan.
Menanggapi hal itu Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo meminta pihak Buddha Tzu Chi untuk bersabar, dimana pihaknya akan membantu memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi dalam pembangunan Huntap.
“Sabar dulu, pasti ada solusi, mari kita bersama-sama berupaya mencari solusi atas persoalan yang ada, pemerintah tidak akan tinggal diam dalam persoalan ini,” tegas Doni Monardo.
Sebelumnya di lokasi tersebut, pihak Buddha Tzu Chi bekerjsama dengan pemerintah telah membangun satu unit Huntap sebagai percontohan proyek pembangunan ini.
Dalam sebuah pertemuan sebelumnya di Jakarta,Walikota Palu ,Drs Hidayat M.S.I sudah berbahasa lantang terkait status lahan dan upaya pemerintah kota dalam mempersiapkan hunian tetap bagi ribuan warga Palu yang terdampak bencana,bahkan Hidayat sempat bersitegang di dalam rapat yang dipimpin langsung Wapres Yusuf Kalla.
“Setiap Rapat yang membahas terkait penanganan bencana,saya selalu vocal mengkritisi kebijakan pusat,karena kami yang tau kondisi masyarakat kami,kami yang rasa apa yang mereka rasa,selaku walikota saya siap pasang badan “ Ungkap Hidayat kepada Portalsulawesi.***
Penulis : Tim Portalsulawesi/Brita.id
