Jakarta, Portalsulawesi.Id- Kebijakan Pemerintah untuk memberi kesempatan bagi semua masyarakat untuk berlebaran dikampung halaman pada tahun ini merupakan kabar terindah yang dirasakan pasca dua tahun terisolasi oleh Pandemi Covid-19 , kebijakan untuk melaksanakan tradisi Mudik juga diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan boleh Mudik bagi ASN merupakan berita gembira bagi mereka yang telah lama merindukan berlebaran dikampung halaman bersama sanak keluarga , tetapi Pemerintah pusat juga memberlakukan aturan yang ketat terkait kelonggaran kebijakan untuk dapat mudik lebaran tahun ini.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melarang ASN yang hendak melaksanakan mudik lebaran tahun ini menggunakan mobil dinas, bahkan Menteri PANRB ,Tjahjo Kumolo telah meneken surat edaran yang mengatur hal tersebut.
Kebijakan untuk mudik bagi ASN tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
Dalam Surat Edaran yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada 13 April ini disebutkan para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dimasing – masing instansi pemerintah agar memastikan seluruh pejabat serta pegawai, tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lainnya diluar kepentingan dinas.
Selain itu dalam SE juga tertulis para PPK dapat memberikan cuti tahunan kepada ASN di instansinya pada saat sebelum dan sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
Namun demikian cuti tahunan diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas serta jumlah pegawai di masing – masing instansi.
Pemberian cuti tahunan dilakukan secara akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Selain itu bagi para ASN yang akan melaksanakan mudik maupun bepergian ke luar negeri untuk memperhatikan status resiko persebaran covid-19 di wilayah tujuan. Kemudian juga memperhatikan peraturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
“Pegawai ASN agar selalu memperhatikan dan mematuhi kriteria persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19, serta Kementerian Perhubungan, serta protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Serta penggunaan platform PeduliLindungi,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan agar PPK dapat menetapkan pengaturan teknis serta langkah – langkah yang diperlukan bagi instansi masing – masing, termasuk memberikan hukuman disiplin kepada ASN yang kedapatan melanggar.****
Pewarta : Firmansyah S.Kom
