Palu,portalsulawesi.id– Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Wilayah Sulawesi Tengah melalui Koordinatornya,Harsono Bereki S.Sos meminta Aparat Penegak Hukum melakukan Pendalaman persoalan Mubasirnya Pembangunan Daerah Irigasi Bonemarawa di Kecamatan Rio Pakava,Kabupaten Donggala.
Hal Ini mengingat Proyek yang didanai Pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi tahun 2016 dengan Nominal Rp3,9 Milyar dan kemudian di Addendum Menjadi Rp3,7 milyar saat ini Kondisinya memprihatinkan, selain belum diserahterimakan kepada Petani Pengguna ,Proyek ini dibeberapa tempat sudah hancur berantakan.
Proyek yang diharapkan bisa dinikmati Petani di Desa Bonemarawa Untuk mengaliri Sawahnya ini terkesan asal jadi dikarenakan kerusakan yang terjadi di konstruksi Jaringan Irigasi tersebut bukan dikarenakan Oleh alam atau bencana Alam,akan tetapi diduga kuat karena dikerjakan asal asalan dengan mengenyampingkan Kualitas Pekerjaan.
“Sayang sekali Uang Negara Milyaran Rupiah digelontorkan untuk bisa dimanfaatkan petani hancur sebelum dipakai, Penegak Hukum harus turun tangan memeriksa semua yang terlibat dengan Pekerjaan ini “ Tegas Harsono Bereki kepada Media ini.
Apalagi menurutnya,ditemukan keganjilan Penyelesaian Pekerjaan yang sempat dikabarkan Putus Kontrak tersebut,pasalnya Ketika Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Donggala dijabat Ibu Ir.Heppy Sri Handayani Noor M.Tp ,Pekerjaan Daerah Irigasi Bonemarawa tahun 2016 ini dinyatakan Putus Kontrak dikarenakan hingga Akhir tahun 2016 kala itu Progress capaian Pekerjaan hanya dibawah 65 Persen.
Hal ini dikuatkan oleh Pernyataan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) kala itu,Gunawan menyatakan fihaknya telah memutus Kontrak terhadap Pekerjaan Irigasi Bonemarawa yang dikerjakan oleh PT Herto Persada Sakti .
““Pekerjaan di Bonemarawa Sudah Diputus Kontraknya,dan Pastinya PT Herto Persada Sakti akan kami Black List,lagian kami hanya membayar 60 persen dari Total Anggaran Kontrak “ jelas Gunawan selaku PPTK tahun 2016 di Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggala kala itu.
Pernyataan ini juga dikuatkan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air Syarif ketika dikonfirmasi di Ruang kerjanya (10/01/2017)lalu mendampingi Gunawan ,menurutnya Fihak Dinas telah berkali kali melayangkan Surat Peringatan (SP) kepada Rekanan untuk pekerjaan Jaringan Irigasi Bonemarawa akan tetapi pihak Kontraktor seakan akan keras kepala.
Anehnya, Tanggal 23 Februari 2017,Pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Donggala telah menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama Provinsional Hand Over (PHO) bernomor :07/BA-PHO/PAN-PHO/SDA-PU/2017 , Dalam berita Acara tersebut Pekerjaan Jaringan Irigasi Bonemarawa dinyatakan Telah selesai seratus Persen Pelaksanaannya.
Dalam Berita Acara PHO yang ditanda Tangani Ketua Panitia PHO Hidayat ST dijelaskan,Pekerjaan Yang dilaksanakan PT Herto Persada Sakti tersebut Kontraknya sempat di Addendum dengan Nomor Kontrak Addendum 01/ADD-KONT/PEMB-JI-DAK AFIRMASI/VII/2016 dengan Perpanjangan Masa kerja 120 Hari Kalender,Nilai Kontrakpun di rubah menjadi Rp.3.714.500.000,
“Semestinya,Kalau pekerjaan dikatakan Putus Kontrak PPTK harus membuatkan surat Putus Kontrak,anggaran yang sisa dikembalikan ke Negara dan Menjadi Dana Silpa,kemudian ditenderkan kembali tahun berikutnya dengan Pemenang dari Perusahaan yang lain,perusahaan pelaksana yang pertama harus di Black List “ Ujar Koordinator LPPNRI wilayah Sulteng Harsono Bareki.
Menurutnya,dengan adanya Dokumen PHO berarti Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Donggala patut dicurigai ada main Mata dengan pelaksana Pekerjaan ,sehingga Pekerjaan yang seharusnya tidak Layak PHO diluluskan oleh Panitia PHO dan Dinas terkait.
“Polda atau Kejaksaan Tinggi Sulteng harus Dalami kasus ini,selain merugikan Negara juga merugikan Petani, apalagi Bidang Pertanian salah satu yang menjadi Program Prioritas Pemerintah Pusat yakni 9 Pokok Program Nawacita Presiden Jokowi .
Dalam Nawacita Kabinet Jokowi-JK ada Sembilan Prioritas yang harus dicapai,diantaranya adalah Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.***
Reporter : Heru
