Sultra-Muna, portalsulawesi.id- La Irwan anggota DPRD Kabupaten Muna dari partai hanura meminta Bupati Muna LM Rusman Emba tidak perlu menantang DPR dalam pembentukan Panitia Khusus (Pansus) persoalan realisasi anggaran belanja pegawai honor yang ada di Kabupaten Muna tahun anggaran 2018.
“Bila persoalan tantang menantang, Pemda Muna, saya pikir keliru, seharusnya ucapan itu tak perlu dilontarkan oleh seorang Bupati. Karena DPRD dan Pemda itu, bagai suami istri (mitra yang baik), mestinya persoalan honor, beliau dorong, untuk memperjelas banyaknya honorer kita dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 51 miliar,” kata Irwan Politisi dari partai hanura, senin (19/8/2019).
Dia menuturkan, Ini yang menjadi kebingungan anggota DPRD Muna, akibat persoalan ini belarut dan demi memperjelas porsi besaran anggaran honorer, kita akan mendesak terbentuknya Pansus dalam waktu dekat ini di Rapim dan Bamus agar segera diagendakan paripurna pembentukan Pansus.
Dan fraksi hanura akan mendorong ini dan hanura bagian dari pansus itu, tambahnya.
“Kita bukan mencari kesalahannya Pemda, tapi membenarkan data data kepegawaian kita, apalagi beban belanja pegawai kita terlalu besar. Seandainya data itu benar, maka ada dana yang dikamuflase, sehingga menjadi belanja yang kita tidak ketahui,” ungkapnya.
“Bila Pansus menemukan kejanggalan dalam realisasi belanja honorer, maka pansus akan merekomendasikan untuk diproses sesuai aturan yang berlaku kepenegak hukum,” bebernya.
Dia berharap, Kita harus saling menjaga dengan baik, sehingga bisa bermitra dengan baik sebagai lebaga penyelenggara Pemerintahan sesuai aturan yang berlaku.
Menurut BKPSDM Muna data honorer berjumlah 3.684 orang dengan anggaran Rp. 51 miliar, untuk siluman belum kita ketahui tapi masih dalam proses penelusuran.
Pria yang masih cukup muda, La Irwan menjelaskan, Dari angka Rp. 51 miliar realisasi belanja honorer sebesar 45 miliar, akan tetapi dari realisasi data yang diberikan masih belum pasti, maka pentingnya kita mendorong Pansus untuk membuktikan kebenarannya.
DPRD menduga, bahwa siluman kemungkinan ada, kedepan SK honor harus satu pintu melalui SK Bupati sehingga diketahui secara pasti besarannya, tidak perlu SK camat dan Dinas, tutupnya.
Laporan : La Ode Alim
