Jakarta, Portalsulawesi,Id– Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Sulawesi Tengah berada pada Level 2 (Kategori buruk) bersama delapan propinsi lainnya versi Kementrian Dalam Negeri dalam sebuah evaluasi kinerja Khusus Disdukcapil se Indonesia, peringkat buruk ini disematkan oleh Kemendagri setelah melakukan evaluasi pada triwulan pertama Tahun 2022.
Hal ini berdasarkan siaran pers yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri yang diterima redaksi , menurut catatan Ditjen Dukcapil Kemendagri bahwa Sulawesi Tengah masuk level 2 (Kategori Buruk) bersama Sumatera Utara,Banten, NTB, Sulawesi Barat, Maluku, Papua dan Papua Barat.
Ditjen Dukcapil Kemendagri senantiasa memonitor sekaligus mengevaluasi kinerja Dinas Dukcapil provinsi, kabupaten/kota setiap pertengahan dan akhir bulan.
Kinerja Disdukcapil diukur dengan capaian terhadap 10 indikator yaitu Perekaman KTP-el 99,3%, Kepemilikan KIA 40%, penggunaan kertas putih pada 18 dokumen kependudukan, Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada 18 dokumen, Layanan Adminduk Secara Online, Pelayanan Terintegrasi, Kepemilikan Akta Kelahiran 97%, Perjanjian Kerja Sama (PKS), Akses Pemanfaatan Data dan Penggunaan Buku Pokok Pemakaman.
Hingga 31 Maret 2022, sebanyak 4 Disdukcapil Provinsi berhasil menempati Level 4 (Level Terbaik), sebanyak 22 Disdukcapil Provinsi berada di Level 3 (Level Baik), sebanyak 8 Disdukcapil Provinsi di Level 2 (Level Buruk) dan tidak ada yang berada di Level 1 (Level Terburuk).
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh memberikan apresiasi dan arahan pada hasil levelisasi kinerja ini.
“Saya apresiasi untuk Sumatera Barat, Lampung, Jawa Timur dan Kalimantan Timur yang telah mencapai Level 4, Level Terbaik. Yang Level 1 juga sudah tidak ada. Bagus ini. Tinggal yang 22 di Level 3, ini ayo lebih semangat meningkatkan layanan untuk ke Level 4. Begitu juga yang di Level 2,” tutur Zudan.
Disdukcapil yang berada di Level 2 tidak luput dari perhatian ekstra dari Dirjen Zudan.
“Sumatera Utara, Banten, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Papua dan Papua Barat. Ini level bawah level buruk di tingkat Provinsi. Harus lebih giat, lebih bekerja keras, jangan yang biasa-biasa saja. Segera ikuti teman-teman yang di Level 3 dan 4,” jelas Zudan, Selasa ,12 april 2022.
Direktur Pendaftaran Penduduk David Yama yang sekaligus bertanggungjawab dalam penyusunan levelisasi ini mengungkapkan pentingnya levelisasi yang mulai ada dari tahun 2020 itu.
“Levelisasi ini penting untuk mengukur pencapaian dan kluster-kluster dalam membina Disdukcapil di daerah. Silahkan ikuti bahan paparan yang sudah saya sampaikan, itu ada strategi-strategi misalnya dalam peningkatan perekaman KTP-el dan Kepemilikan KIA,” ungkap Yama.
Levelisasi penilaian kinerja ini selaras arahan Mendagri Tito Karnavian agar kinerja jajaran Dukcapil selalu ditingkatkan dan terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. ****
Pewarta/ Editor : Heru
Sumber : Puspen Kemendagri
