DONGGALA,Portalsulawesi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala menggelar rapat paripurna penyampaian laporan reses masa persidangan III Tahun 2025, Rabu (15/10). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Asis Rauf, itu berlangsung dengan catatan kritis dari sejumlah legislator terkait minimnya kehadiran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Paripurna tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Donggala, Yeni Sj. Amir. Namun, kehadiran pejabat eksekutif di ruang sidang menjadi sorotan sejak awal pembahasan.
Anggota Fraksi Golkar, Bahtiar, mengajukan interupsi ketika pimpinan sidang meminta persetujuan penetapan hasil reses. Ia menilai ketidakhadiran sebagian besar kepala OPD merupakan indikasi lemahnya komitmen eksekutif terhadap aspirasi masyarakat.
“Hari ini kita menyampaikan laporan reses, tapi hanya dua kepala OPD yang hadir. Lalu apa artinya laporan ini kalau mereka yang seharusnya menindaklanjuti justru tidak datang?” kata Bahtiar dengan nada kecewa.
Legislator dari daerah pemilihan V itu menegaskan bahwa laporan reses bukan seremoni, melainkan dokumen penting yang memuat kebutuhan dan keluhan masyarakat. Karena itu, kepala OPD seharusnya hadir untuk mendengar langsung dan memastikan tindak lanjutnya.
Dari Fraksi PKB, Burhanuddin menilai paripurna tetap perlu dilanjutkan, tetapi meminta pemerintah kabupaten mengevaluasi jajaran OPD yang absen. Menurut dia, absensi itu menunjukkan lemahnya disiplin dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.
“Paripurna ini harus jalan, tetapi Pemkab juga perlu mengevaluasi para kepala OPD. Ini bagian dari tanggung jawab dan pembenahan,” ujar Burhanuddin.
Menanggapi berbagai interupsi, Wakil Ketua DPRD, Asis Rauf, meminta Kepala BPKAD yang hadir untuk meneruskan pesan DPRD kepada Bupati Donggala. Ia menegaskan bahwa seluruh hasil reses wajib masuk dalam dokumen perencanaan anggaran tahun 2026.
“Pembahasan KUAPPAS tahun depan harus memuat hasil-hasil reses. Ini instrumen penting untuk perencanaan pembangunan,” tegas Asis.
Ia juga mengingatkan para kepala OPD agar lebih aktif turun ke lapangan, melihat kondisi masyarakat secara langsung, dan tidak hanya mengandalkan laporan di meja.
Paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda penyampaian laporan reses dari masing-masing daerah pemilihan. DPRD menegaskan bahwa mereka akan mengawal pelaksanaan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun selama masa reses.(***)
Pewarta:Basrudin
