Matra, portalsulawesi.id – Ketua Partai Demokrat (PD) Mamuju Utara, Sulawesi Barat, Musawir AZ Isham SH MH, angkat bicara terkait problem yang dialami roda pemerintahan pasangan Handal Jilid II (Agus-Saal) tahun 2017, sebagai pasangan Kepala Daerah menahkodai Pemda Matra.
Musawir Az Isham yang juga diketahui menjabat Wakil Ketua II DPRD Matra itu, terkesan tak segan-segan memberikan kritikan pedas terhadap Pemda Matra. Namun kritikan itu diutarakannya, tujuanya, demi kemajuan daerah, dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Musawir, sapaannya, saat ditemui wartawan dikediamannya di Kota Pasangkayu, mengatakan, begitu menginginkan Kabupaten Matra sejajar dengan daerah lainnya di Provinsi Sulbar. Olehnya, kata dia, berbagai problem yang sifatnya urgen segera diselesaikan sehingga tak jadi polemik ditengah masyarakat.
“Saya ini mantan Aktivis dulunya, ya, ketika ada persoalan tentunya jiwa saya menggebu-gebu minta segera diselesaikan,” ungkap pria yang punya ciri khas dengan kumis tipisnya tersebut Minggu (3/9/2017).
Menurut Musawir, ada beberapa problem di Matra yang wajib diselesaikan dengan cepat. Pertama, problem perusahaan pabrik PT Toscano Indah Pratama, yang diduga meresahkan warga Kalola, Bambalamotu, dan sekitarnya.
Kata dia, secara pribadi mendukung langkah yang diambil pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasangkayu, dengan memberikan warning alias peringatan keras terhadap Pemda Matra, segera menghentikan aktivitas pabrik hingga proses Analisis dampak lingkungan (AMDAL) telah dikantongi pihak perusahaan tersebut.
“Saya setuju dengan Kejari Pasangkayu, suka tidak suka, PT Toscano harusnya dihentikan terlebih dahulu,” tegas politisi kelahiran Bambaloka itu.
Problem kedua, politisi senior itu mengkritisi persoalan birokrat di Matra yang terkesan terlibat berpolitik praktis. Padahal tugas para ASN itu jelas, yakni sebagai Eksekutif membantu Kepala Daerah menyelenggarakan program pemerintah.
“Tugas menyampaikan aspirasi itu adalah kewajiban kami di Legislator. Jadi berbagi tugas, tolong jangan saling mencederai,” ungkapnya dengan santun.
Problem ketiga, Musawir pun mengakui para Legislator yang duduk di DPRD Matra, tak semuanya berkompoten, dan bekerja sesuai aturan yang berlaku.
Sebagian anggota DPRD, menurut ia, tidak mengetahui persis fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat. Contohnya, seperti persoalan mobil dinas (Mobnas) Alphard, yang menjadi polemik beberapa bulan terakhir, namun telah diproses melalui Tim Badan Anggaran (Banggar). Buktinya masih ada anggota terhormat mempersoalkan Mobnas tersebut.
Selain itu, oknum anggota DPRD yang terkesan sembunyi-sembunyi mengerjakan proyek. Persoalan ini pun dianggapnya tidak dipahami terkait tugasnya tersebut.
“Mari kita bekerja sesuai tupoksi masing-masing, mulai wartawan, LSM, PNS, dan politisi sama-sama bekerja dengan professional demi membangun daerah,” pungkasnya.
Reporter: Firmansyah
