Donggala,portalsulawesi.id- Empat Proyek Air Bersih dikabupaten Donggala yang dibangun pada tahun Anggaran 2017-2018 silam hingga saat ini tidak mempunyai asas manfaat,proyek milyaran rupiah tersebut terkesan mubasir dan menjadi buah bibir masyarakat sekitar proyek.
Proyek air bersih tersebut yakni pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Labean,Proyek Air Bersih Kulolu,Banawa,Proyek penyediaan jaringan Air Minum Tanjung Karang ,Banawa serta Proyek SPAM Sumari Kecamatan Sindue.
Proyek tersebut dibiayai dari Dana Alokasi Khusus melalui Pos Anggaran APBD Kabupaten Donggala tahun 2017 hingga 2018,anehnya hingga saat ini semua proyek tersebut belum dapat dimanfaatkan.
Penelusuran media ini,ada beberapa masalah tehnis yang menjadi penyebab gagalnya proyek air bersih ini tidak dapat dipakai,mulai dari Konstruksi Bak Penampung (Intake),saluran penyaring lambat (SPL),tehnik penanaman pipa distribusi hingga dugaan manipulasi PHO.
Dari data yang dihimpun redaksi Portalsulawesi,sejumlau paket pekerjaan air bersih yang ditender pada dinas Pekerjaan Umum dan Tataruang Kabupaten Donggala tahun 2017 hingga 2018 diantaranya proyek Optimalisasi SPAM Sindue dikerjakan oleh CV Multi Sarana Mandiri dengan nilai kontrak Rp.1.956.805.000 tahun 2017, Proyek Pembangunan Jaringan Air Minum (J.A.M) Kawasan Wisata Gonenggati dengan Anggaran R.1.500.000.000 dengan pelaksana CV Dade Sarana Konstruksi,
Selanjutnya,Proyek J.A.M Dusun Kulolo Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa dikerjakan oleh CV Uqriel Membangun dengan Pagu Sebesar Rp.1.250.000.000 tahun 2018, demikian pula proyek Jaringan Air Minum Kawasan Wisata Tanjung Karang Kecamatan Banawa dengan pagu Rp.1.200.000.000 yang dilaksanakan oleh CV Risky Utama Mandiri ditahun 2018.
Proyek spam Labean ,Rp.1.100.000.000 dimenangkan oleh CV Riski Utama Mandiri tahun 2018 hingga saat ini belum rampung sepenuhnya,anehnya Paket Milyaran rupiah tersebut kabarnya telah dibayarkan seluruhnya oleh dinas PU Dan Tataruang Donggala.
Niko,selaku PPTK Proyek Spam Labean mengatakan bahwa Proyek tersebut Putus Kontrak dengan Estimasi Capaian kemajuan Pekerjaan 71 persen,pihak rekanan oleh BPK diwajibkan mengembalikan Uang sebesar 390 Juta dengan Denda Keterlambatan 50 Juta .
“pekerjaan itu dihentikan pada Posisi 71 persen,rekanan mengembalikan uang kepada negara sebesar 390 jt sekian dan diberikan sangsi keterlambatan tdk menyelesaikan pekerjaan sebesar 50jt sekian..oleh BPK ” ungkap Niko dalam pesan singkatnya melalui aplikasi WhasAap kepad redaksi Portalsulawesi.
dari penyampaian PPTK tersebut,terdapat kejanggalan dikaitkan dengan Isu “PHO Palsu” tersebut,pasalnya dengan Pengembalian 390 juta serta bayar denda 50 juta atas keterlambatan pekerjaan patut diduga Pekerjaan tersebut telah dibayarkan melebihi Progres Pekerjaan fisik,semestinya PPTK membayarkan Pekerjaan sesuai Bobot pekerjaan.
“aneh jika Pekerjaan disuruh mengembalikan Uang Rp 390 Juta dan didenda,artinya dinas telah membayarkan Uang kepada Rekanan melebihi progres dilapangan,ini menarik untuk didalami oleh Penegak Hukum,ada apa dengan Proyek di Labean ini,mengapa di istimewakan? ” Ujar Harsono Bareki,Penggiat Anti Korupsi pada Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulteng.
Uniknya,pada proyek SPAM Labean ini,dokumen PHO diduga dipalsukan oleh segelintir orang,hal ini serupa dengan proyek Jaringan irigasi Desa Bonemarawa tahun 2016 yang gagal total akan tetapi di PHO oleh Dinas PU dan Tataruang Donggala.
Selain proyek diatas,Ada juga proyek pembangunan SPAM melalui jaringan Perpipaan (JP) SPAM IKK Banawa Selatan dengan Kontrak Rp.5.101.500.000 yang dimenangkan oleh PT Panca Jaya Anugrah tahun 2018.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tataruang Donggala,Safrullah Lukman belum memberikan tanggapan,upaya media ini mengkonfirmasi baik lewat telpon genggamnya maupun berkunjung ke Kantornya belum mendapat respon.
Sudirman,warga Donggala meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan mendalam terkait tidak maksimalnya pekerjaan air bersih dikabupaten Donggala pada kurun waktu tiga tahun belakangan ini,sebagai warga kabupaten Donggala dirinya merasa miris dengan kelakuan para kontaktor yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kualitas kerja mereka.
“Jangan mentang mentang dekat Penguasa dan penegak hukum,kerja proyek cuma asal asalan,kami masyarakat yang rugi tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang dibiayai dari pajak yang kami bayarkan ” ungkap Mahasiswa asal Pantai barat tersebut. ***
Penulis : Tim Redaksi
