PALU,portalsulawesi.id – Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan masih tingginya angka drop out kesetaraan ber KB, serta masih rendahnya penggunaan kontrasepsi yang tidak seimbang dengan semakin tingginya angka kesakitan terkait dengan kesehatan reproduksi, tentunya semua ini menjadi perhatian utama bagi pihak BKKBN Sulteng, dalam mendorong dan meningkatkan wawasan serta pemahaman bagi para pengelola KB termasuk dengan para mitra kerjanya dengan harapan agar ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan ke masyarakat.
Harapan Tersebut disampaikan kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Abdullah Kemma, saat membuka kegiatan penguatan kemitraan dalam rangka peningkatan pelayanan KB tingkat provinsi sulawesi tengah tahun 2018, Kamis (22/3) bertempat di Aula kantor BKKBN Sulteng.
Pada kesempatan itu, Abdullah Kemma menegaskan sangat pentingnya meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi bagi para pengelola KB, serta bagi para mitra kerja BKKBN antara lain dengan para Tokoh Agama (Toga) dan Tokoh Masyarakat (Toma) untuk menyebarluaskan promosi dan konseling kesehatan reproduksi di masyarakat.
“BKKBN jangan hanya terfokus pada pelayanan kontrasepsi saja namun
dapat memberikan pelayanan promosi dan konseling kesehatan reproduksi kepada masyarakat luas melalui para pengelola KB, dan para Toga dan Toma,” tegasnya.
Dan inilah alasannya sehingga dilakukan pertemuan dalam rangka penguatan kemitraan dalam pelayanan KB yang sekaligus dirangkaikan dengan sosialisasi materi hindari 4 terlalu yang diikuti oleh para peserta terdiri dari para kepala Bidang KB Kabupaten/Kota, para Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Kepala Seksi Distribusi, para Bendahara Alokon kabuoatenb/kota dan para Toga dan Toma selaku mitra kerja BKKBN Sulteng.
Adapun tujuan dari kegiatan ini, kata Helfrien N.Bohoh antara lain diharapkan dapat meningkatkan peran para mitra kerja dalam penggarapan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) khususnya pelayanan KB. Disamping meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan KB diera JKN.
“Tentunya dengan meningkatkan pengetahuan para pengelola KB, TOGA dan TOMA tentang kesehatan reproduksi maka diharapkan hal ini dapat menghindarkan masyarakat dari masalah kesehatan reproduksi terutama dalam upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (KB). Disamping mewujudkan pelaksanaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi di kelompok kegiatan,” kata Helfrien.
Harapannya, kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan sekaligus meningkatkan peran dari para mitra kerja (pengelola program KB/KR) di Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan KB di lapangan sehingga Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dapat diminimalisir.***
REDAKTUR: Nilawati
