Palu, Portalsulawesi.id– Upaya penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif atau Restorative Justice (RJ) kembali menjadi perhatian. Dimana, perdamaian ditempuh dalam perkara dugaan penganiayaan yang melibatkan dua orang pengemudi ojek online (ojol), baik pihak yang berhadapan dengan hukum (pelaku) maupun korban, yang sama-sama menggantungkan kehidupan dari pekerjaan sebagai pengemudi transportasi daring.
Proses fasilitasi perdamaian tersebut berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Palu, Kamis (19/11/2026), melalui mekanisme keadilan restoratif pada tahap penuntutan.
Penasihat Hukum Moh. Salam, advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum TONAKODI Firmansyah C. Rasyid, S.H., S.Pt., mengapresiasi langkah Kejari Palu yang memfasilitasi proses penyelesaian perkara melalui pendekatan dialog dan perdamaian antara para pihak.
Menurut Firmansyah, pendekatan keadilan restoratif merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi mengedepankan pemulihan hubungan sosial, kepentingan korban, dan tanggung jawab pihak yang berhadapan dengan hukum.
“Hal yang patut diapresiasi adalah adanya kemauan para pihak untuk menempuh jalan perdamaian. Apalagi, baik klien kami maupun korban sama-sama berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Keduanya merupakan masyarakat pekerja yang sehari-hari mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup,” ujar Firmansyah, yang ditemui di kantornya di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Kamis (19/11).
Firman menilai, penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif menjadi ruang untuk membangun kembali hubungan sosial yang sempat terganggu akibat peristiwa pidana.
Firmansyah menegaskan, walaupun demikian perdamaian harus dilandasi dengan kesadaran, ketulusan, dan kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak, tanpa tekanan, intimidasi, ataupun paksaan.
Firmansyah menjelaskan, mekanisme keadilan restoratif bukan sekadar mempertemukan korban dan pihak yang berhadapan dengan hukum untuk menandatangani surat perdamaian, tetapi terdapat prinsip tanggung jawab dan pemulihan hak korban yang harus menjadi perhatian.
“Dalam ketentuan Pasal 79 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mekanisme keadilan restoratif diatur sebagai salah satu cara penyelesaian perkara pidana melalui pemulihan keadaan semula,” ujarnya.
Pemulihan tersebut lanjut dia, dapat berupa pemaafan korban, penggantian biaya pengobatan, pembayaran ganti rugi, maupun bentuk pemulihan lainnya sesuai kesepakatan para pihak.
Selain itu lanjut Firman, pada Pasal 80 KUHAP mengatur persyaratan penerapan keadilan restoratif, antara lain berkaitan dengan ancaman pidana, tindak pidana yang pertama kali dilakukan atau bukan merupakan pengulangan tindak pidana, serta pengecualian terhadap jenis tindak pidana tertentu.
“Pada tahap penuntutan, Pasal 85 dan Pasal 86 KUHAP juga mengatur mekanisme kesepakatan penyelesaian perkara di hadapan Penuntut Umum serta permintaan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri,” jelasnya.
Kata Firman, dalam proses tersebut, Jaksa Penuntut Umum memiliki peran penting untuk memfasilitasi komunikasi dan kesepakatan antara korban, tersangka, dan pihak keluarga.
Menurutnya, pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan persoalan secara lebih manusiawi, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami berharap proses perdamaian ini dapat menjadi momentum bagi kedua belah pihak untuk saling memaafkan, memperbaiki hubungan, dan kembali menjalankan aktivitas masing-masing tanpa harus terus dibayangi persoalan hukum,” harapnya.
Firman mengingatkan bahwa, penerapan keadilan restoratif harus tetap melalui prosedur hukum yang berlaku. Dimana kesepakatan damai tidak serta-merta menghapus perkara sebelum seluruh persyaratan, pelaksanaan kesepakatan, dan prosedur penghentian penuntutan dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sebagai Penasihat Hukum Moh. Salam, Firman menegaskan, Kantor Hukum TONAKODI senantiasa menghormati proses penegakan hukum dan mendukung penyelesaian perkara yang mengedepankan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
Baginya, keadilan tidak selalu harus dimaknai dengan menjatuhkan hukuman penjara. Dalam perkara yang memenuhi persyaratan, penyelesaian melalui keadilan restoratif dapat menjadi pilihan hukum yang memberikan manfaat bagi korban maupun pihak yang berhadapan dengan hukum.
“Tujuan hukum bukan hanya memberikan sanksi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kami mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Palu yang telah memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif,” tutup Firmansyah.
Peristiwa tersebut kata Firman, menjadi pengingat bahwa di balik setiap perkara pidana terdapat persoalan kemanusiaan, hubungan sosial, dan kehidupan keluarga yang perlu mendapatkan perhatian.
“Ketika dua orang yang sama-sama mencari nafkah di jalanan melalui profesi pengemudi ojek online memilih jalan perdamaian, maka nilai keadilan restoratif tidak hanya berbicara tentang penyelesaian perkara, tetapi juga tentang kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan melanjutkan kehidupan,” pungkasnya.(SL)












