Hendra dan Zulkarnain Dibebani Uang Pengganti
Palu, Portalsulawesi.id– Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA PHI/Tipikor Palu menjatuhkan vonis pidana penjara kepada tiga terdakwa dugaan Tindak Pidana Korupsi, pengadaan mobiler sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Palu Tahun Anggaran 2024, dengan pidana penjara selama satu tahun, yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, Dwi Hatmodjo, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA PHI/Tipikor Palu, Jumat (20/11).
Ketiga terdakwa tersebut yakni, Moh. Arif Dariseh alias Alan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Hendra pelaksana lapangan, dan Moh. Zulkarnain Wijaya Direktur CV Refans Pratama.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan, dalam dakwaan primer ke ketiga terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun pada dakwaan subsider para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam amar putusannya, Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun kepada masing-masing terdakwa, dan pidana denda sebesar Rp50 juta, yang apabila tidak dibayarkan, maka masing-masing terdakwa harus menjalani pidana pengganti selama tiga bulan kurungan.
Sementara khusus terdakwa Moh. Arif Dariseh, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara satu tahun dan denda Rp50 juta, namun tidak membebani Arif untuk membayar uang pengganti.
Sebelumnya, Arif dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, dengan denda Rp 50 juta.
Sementara, terdakwa Hendra dan Moh. Zulkarnain Wijaya, majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.
Dalam amar putusan, Hendra dibebani kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp150 juta, apabila tidak dibayarkan dalam tenggang waktu satu bulan, maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan.
Sedangkan terdakwa Zulkarnain dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp130 juta lebih, yang harus disetorkan ke kas negara paling lama satu bulan.
Namun jika tidak dibayarkan, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika harta benda tidak mencukupi, Zulkarnain harus menggantikannya dengan pidana penjara pengganti selama empat bulan.
Dalam persidangan juga terungkap jika terdakwa Hendra dan Zulkarnain telah melakukan pembayaran uang pengganti. Namun karena kerugian negara sebesar Rp 500 juta. Namun kedua terdakwa yang sebelumnya telah membayar uang pengganti sebanyak Rp 150 juta, sehingga keduanya masih harus membayar sisa uang pengganti sebesar Rp 200 juta lebih.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut salah satu hal yang memberatkan adalah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sementara itu, hal yang meringankan adalah para terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
Setelah putusan dibacakan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa, penasihat hukum, dan JPU untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan, mengajukan banding, atau menyatakan pikir-pikir.
Para terdakwa dan JPU menyatakan masih pikir-pikir terhadap putusan tersebut.
Sebelumnya, JPU menuntut ketiga terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama satu tahun enam bulan.
Dalam tuntutannya, JPU menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer, tetapi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair.
JPU menjerat ketiganya dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Khusus Hendra dan Zulkarnain, JPU sebelumnya menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp283.482.007 secara tanggung renteng, sehingga masing-masing dibebani sekitar Rp141.741.003,50.(SL)












