Donggala, Portalsulawesi.Id – Aksi Blokade jalan yang terjadi diruas jalan Nasional Palu – Donggala pada Sabtu (14/02/2026) membuat pengguna jalan baik dari arah Palu ke Donggala ataupun dari Sulbar ke Palu lewat kota Donggala macet total.
Aksi ini dipicu keresahan masyarakat dikota Donggala khususnya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Donggala Bersatu terhadap ketidak pastian titik sandar kapal penumpang yang melayani trayek ke teluk Palu , massa aksi yang diperkirakan mencapai 2000 orang dengan mempergunakan roda empat dan roda dua.
Aliansi Rakyat Donggala Bersatu yang dikomandoi Haji Marwan mengelar aksi setelah keberadaan pelabuhan Donggala yang semestinya telah melayani trayek kapal penumpang via pelabuhan Donggala tidak mendapat titik terang kapan beroperasinya, hal ini memicu sejumlah spekulasi terhadap penyebab tertundanya pelayanan penumpang di pelabuhan Donggala tersebut.
Lewat orasinya, Marwan meminta ketegasan pihak pengelola pelabuhan yakni KSOP Teluk Palu  dan PT Pelni agak proses perpindahan pelayanan Trayek dari atau ke Pelabuhan Donggala. ” Kita butuh ketegasan terhadap status pelabuhan Donggala, kami mencari benang merahnya  siapa yang menjadi penyebab sampe terjadi penundaan ini ” jelas Marwan disela sela massa aksi.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Palu , Kapten Handry Sulfian dihadapan massa aksi menjelaskan bahwa pihak secara institusi telah siap melayani trayek dari ataupun ke pelabuhan Donggala. ” Saya KSOP Teluk Palu ,dilantik bulan Mei tahun 2025 dan tidak ada KSOP Pantoloan yang ada KSOP Teluk Palu setelah dimerger ” jelas Handry Sulfian.
Handry juga secara tegas menjelaskan bahwa salah satu faktor tertundanya pelayanan Trayek penumpang Kapal Pelni adalah adanya permintaan gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid kepada pihaknya dan perwakilan PT Pelni untuk melakukan penundaan sementara waktu pelaksanaan pelayanan trayek penumpang dipelabuhan Donggala dalam waktu tertentu, walau telah diketahui bahwa Surat Keputusan Kementrian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal perhubungan Laut telah terbit dengan nomor KP-DJPL 612 Tahun 2025 tentang Jaringan Trayek Tetap dan teratur (Liner) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik / Public Service Obligation ( PS0) bidang angkutan laut penumpang kelas Ekonomi tahun anggaran 2026 yang memutuskan agar pelayanan penumpang pada trayek di Teluk Palu resmi dipindahkan dari Pelabuhan Pantoloan ke Pelabuhan Donggala.
“Saya disini berprinsip,dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, saya adalah KSOP Teluk Palu ” ujarnya disambut teriakan histeris massa aksi.
Dijelaskan Handry,pada prinsipnya pihaknya menunggu terkait perpindahan Pelni ke Donggala sebenarnya efesienya pertanggal 6Â Â Desember 2025.
” Saya waktu dipantoloan diminta oleh gubernur untuk sementara perpindahan Pelni ( kedonggala) ditunda sampai batas tertentu , itu pernyataannya , kami sebagai perwakilan kementrian perhubungan dan yang berkuasa pemimpin didaerah ini adalah gubernur ,dan kami sebagai lintas koodinasi tetap menghargai gubernur , saya selaku kepala Syahbandar siap mendukung semuanya ” ungkapnya.
Senada dengan kepala KSOP Teluk Palu itu,kepala cabang PT Pelni Kota Palu Christian Moreys Nainggolan menyatakan kesanggupannya untuk melayani penumpang kapal laut kapan saja sesuai trayek serta mendukung percepatan pelayanan penumpang  kapal Pelni di pelabuhan Donggala.
” Pelni sebagai operator maka kami melalui siap saja akan sandar dimana saja yang penting pelabuhan sudah siap ,bangunannya sudah ada , tinggal menunggu arahan selanjutnya , arahan dari siapa? Bapak ibu sudah tau toh…” Ujarnya disambut teriakan dan tepuk tangan peserta aksi.
Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Donggala Bersatu terus mendesak agar Kepala cabang Pelni kota Palu menyebut siapa pihak yang meminta proses sandarnya kapal di pelabuhan Donggala ditunda.
“Kemarin ,kami sudah komitmen dengan pak gubernur dan pak Hadi di Pantoloan ,kami disuruh menghentikan maka kami hentikan ” ungkap nya .
” Tetapi pada prinsipnya, kami PT Pelni siap sandar dipelabuhan mana saja seluruh Nusantara ” tutupnya .
Dikonfirmasi terpisah, Gubernur Sulteng Anwar Hafid menanggapi bahwa pengungsian pelabuhan adalah otoritas regulator pelayaran. ” Pemfungsian pelabuhan donggala sepenuhnya otoritas regulator pelayaran( KSOP) dan operator pelayaran ( pelni)jadi klu mereka sudah siap secara teknis itu sepenuhnya menjadi kewenangan mereka kapan saja ” jelas Anwar Hafid lewat pesan singkat di aplikasi WhastApp.
Selanjutnya kata Anwar Hafid, terkait permintaan penundaan beberapa bulan lalu ketika menerima aspirasi dari buruh di pelabuhan pantoloan disamping karena kesiapan teknis sementara dipersiapkan oleh pelni dan ksop juga semata agar ada kesempatan pemerintah daerah merencanakan solusi bagi buruh dipantoloan yg akan kehilangan pekerjaan akibat pemindahan tsb.
” Kalo sekarang KSOP l dan PELNI sudah siap secara teknis silahkan karena itu kewenangan mereka daerah hanya sebatas menyarankan dari segi sosial nya saja” tandasnya ***
Pewarta : Heru
