Palu,portalsulawesi.id- Usai menjalani pemeriksaan tambahan,empat orang yang diduga kuat paling bertanggungjawab atas mangkraknya empat jembatan di ruas Jalan nasional Pantoloan- Tompe akhirnya ditahan , Empat orang  tersangka tersebut di duga terlibat  tindak pidana korupsi (tipikor) Proyek Jembatan Torate Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah tahun 2018 silam.
Ke empat tersangka tersebut  langsung digiring ke mobil tahanan untuk dijebloskan ke penjara usai diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan pemeriksaan kesehatan oleh medis, Kamis (3/10).
Mereka yang ditahan tersebut adalah Alirman Nubi ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilayah I ,kemudian Serly selaku kuasa Direktur PT Mitra Aiyangga Nusantara, Moh. Masnur selaku Direktur PT Mitra Aiyangga, Ngo Joni selaku konsultan pengawas.
Usai melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penyelesaian administrasi, keempat tersangka langsung digiring menuju mobil tahanan. Moh. Masnur, Ngo Joni, dan Alirman dibawa ke Rumahan Tahanan Maesa Klas II Palu, sedangkan Serly dibawa ke Lapas Perempuan Klas III Palu, di Sigi.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, M. Rum, melalui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Edward Malau, mengatakan keempat tersangka yakni Moh. Masnur, Ngo Joni, Serly, dan Alirman langsung ditahan.
“Penahanan dilakukan karena alasan subyektif dan obyektif, sebagaimana dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP,” kata Edwar Malau didampingi Kasi Intel Kejati Sulteng Darmukit dan Kasi Penkum Humas Kejati Sulteng, Sainuddin.
Ia mengatakan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari, mulai Kamis (3/10) hingga Selasa (22/10).
Kasus ini kata Edward terjadi pada tahun 2018, di mana Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Wilayah Sulawesi Tengah melaksanakan pekerjaan pengganti Jembatan Torate dengan pagu anggaran Rp 18 miliar yang bersumber dari APBN.
Pemenang lelang pekerjaan Jembatan Torate adalah PT Mitra Aiyangga Nusantara dengan nilai kontrak Rp 14,9 miliar. Sementara masa kerja kontrak dimulai 4 April 2018 hingga 5 November 2018 atau 210 hari kerja. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh Serly selaku kuasa Direktur PT Nusantara.
Selanjutnya menurut Aspidsus, pekerjaan tersebut terhenti dan diambil alih oleh Moh. Masnur untuk melanjutkan progres yang ada. Kontrak berakhir pada tanggal 5 November 2018 namun pekerjaan tidak selesai karena tidak dilaksanakan sesuai jadwal.
Pada tanggal 21 Desember 2019, dibuatlah berita acara pemeriksaan yang ditandatangani Alirman selaku PPK, Ngo Joni selaku konsultan pengawas dengan merekayasa pekerjaan tersebut jika realisasi pekerjaan telah mencapai 28,5 persen.
Padahal,empat jembatan yang terletak di Desa Labuan,Desa Enu,Desa Kavaya serta Jembatan Torate Alindau mangkrak pembangunannya,sehingga akibat perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,8 miliar.
Adapun pasal yang disangkakan adalah Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 18, subsider Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.***
Penulis : Afdal
