Palu,portalsulawesi.id– Dipenghujung tahun 2019, KejaksaanTinggi Sulawesi Tengah kembali mengumumkan dua orang tersangka baru dalam Kasus Dugaan Korupsi Jembatan Torate Cs,mereka yang ditetapkan tersangka adalah Mantan Kepala satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I,Rahmudin serta Kristian ,Suami dari Serly ,Kuasa Direktur PT Mitra Aiyangga Nusantara.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, Gerry Yasid dalam keterangannya menjelaskan bahwa pihaknya telah mempunyai cukup bukti untuk menetapkan kedua orang tersebut sebagai tersangka baru,menyusul ke empat rekannya yang telah dahulu ditetapkan tersangka dan telah ditahan.
Dalam keterangan persnya,Kajati Sulteng mengatakan bahwa kedua orang tersebut saat ini belum menjalani penahanan,hal ini karena pihak penyidik di Kejaksaan Tinggi Sulteng masih terus mendalami Peran keduanya dalam perkara Dugaan Korupsi tersebut.
Akan tetapi secara tegas,Mantan Wakajati Sulsel ini mengatakan bahwa keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka sehingga total keseluruhan tersangka telah mencapai enam orang.
“Tersangka dugaan korupsi jembatan ini ada enam orang,” tegas Gerry Yasid ,selasa (31/12/2019) saat menggelar rilis akhir tahun 2019 dikantorKejaksaan Tinggi Sulteng.
Turut hadir mendampingi Kajati,Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulteng, Tofan, Asisten Intelijen Kejati Sulteng, Rachmat Supriyadi, Asisten Pengawasan, Teuku Muzafar, Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sulteng, Izamzan dan Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sulteng, Burhan serta Kasi Penkum Kejati Sulteng, Sainudin .
Dengan demikian, total tersangka Dugaan Kasus Korupsi Jembatan Torate Cs adalah enam orang yakni Kuasa Direktur PT Mitra Aiyangga Nusantara, Serly; Direktur PT Mitra Aiyangga Nusantara, Moh. Masnur; Konsultan Pengawas, Ngo Joni; dan Pejabat Pembuat Komitmen, Alirman ,Rahmudin dan Kristian.
Rahmudin selaku Kasatker dan Kristian ,suami dari Serly ;Kuasa Direktur PT Mitra Aiyangga Nusantara belum ditahan,sedangkan empat orang lainnya telah menjalani persidangan dan juga penahanan badan di Rutan Maesa serta Rutan Khusus Wanita di Sigi.
Kasus ini terjadi pada tahun 2018 silam,berawal ketika Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Wilayah Sulawesi Tengah melaksanakan pekerjaan pengganti Jembatan Torate dengan pagu anggaran Rp 18 miliar yang bersumber dari APBN.
Pemenang lelang pekerjaan Jembatan Torate adalah PT Mitra Aiyangga Nusantara dengan nilai kontrak Rp 14,9 miliar. Sementara masa kerja kontrak dimulai 4 April 2018 hingga 5 November 2018 atau 210 hari kerja. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh Serly selaku kuasa Direktur PT Nusantara.
Selanjutnya, pekerjaan tersebut terhenti dan diambil alih oleh Moh. Masnur untuk melanjutkan progres yang ada. Kontrak berakhir pada tanggal 5 November 2018 namun pekerjaan tidak selesai karena tidak dilaksanakan sesuai jadwal.
Pada tanggal 21 Desember 2019, dibuatlah berita acara pemeriksaan yang ditandatangani Alirman selaku PPK, Ngo Joni selaku konsultan pengawas dengan merekayasa pekerjaan tersebut jika realisasi pekerjaan telah mencapai 28,5 persen.
Padahal,empat jembatan yang terletak di Desa Labuan,Desa Enu,Desa Kavaya serta Jembatan Torate Alindau mangkrak pembangunannya,sehingga akibat perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,8 miliar.
Adapun pasal yang disangkakan adalah Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 18, subsider Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.***
Penulis : Afdal
