Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Tenny C. Soriton.
PALU, portalsulawesi.id – Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen laju pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Ketiga komponen ini yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk yang akan datang.
Namun untuk mengetahui hal itu, perlu dilakukan penentuan asumsi yang dapat menggambarkan tren dimasa lampau hingga dimasa mendatang.
Tentunya dibutuhkan beberapa indikator untuk menghitung dan menentukan asumsi
masing-masing komponen baik ditingkat nasional, provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota.
“Hanya saja ada beberapa iindikator yang dibutuhkan masih langka. Sehingga ini menjadi sangat dilematis bagi BKKBN. Disatu sisi pemerintah kabupaten/kota ditempatkan sebagai ujung tombak pembangunan sementara disisi lainnya minimnya ketersediaan data dan indikator ditingkat kabupaten/kota. Bagaimana kita bisa mengetahui kondisi kependudukan dimasa mendatang bila indikator ini tidak terpenuhi, ” tandas Tenny C. Soriton, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng saat membuka acara Diseminasi dan. Advokasi Pemanfaatan data profil (Parameter dan Proyeksi) Program KKBPK dalam perencanaan pembangunan ddaerah (RPJMD, Renstrada dan RKPD) Tingkat Provinsi Sulawsi Tengah, Selasa (21/5/2019), di salah satu hotel di kota Palu.
Sebelumnya, Kendek Mangande, SH selaku ketua panitia kegiatan mengharapkan agar hasil dari kegiatan ini dapat tersosialisasi dengan baik terutama dalam penyediaan data profil kependudukan dan terakomodasinya parameter dan proyeksi kependudukan dalam rencana pembangunan daerah. Selain itu tersedianya informasi peringatan dini dampak kependudukan di setiap kabupaten/kota se-provinsi Sulawesi Tengah.
“Karena itu diharap melalui kegiatan ini dapat lebih meningkatkan pemahaman bagi para peserta tentang data profil dan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan penyebarluasan program KKBPK serta terakomodasinya data profil kependudukan dalam rencana pembangunan daerah, ” kata Kendek Mangande.
Terkait dengan penyediaan data mengenai gambaran kependudukan dimasa mendatang beserta dampaknya, Tenny C. Soriton menambahkan perlu disusun sebuah sistem peringatan dini dan dampak kependudukan melalui program penyediaan informasi peringatan dini dampak kependudukan.
“inilah yang harus dilaksanakan oleh kabupaten/kota dengan menyediakan program/kegiatan untuk mengintervensi situasi kependudukan dengan mengatasi dampak-dampak dari situasi kependudukan,” harapnya.
Masalah kependudukan memang sangat kompleks dan bersifat dinamis. Olehnya itu, setiap pengelola program ditingkat kabupaten/kota harus memahami tentang program peringatan dini dampak kependudukan.
” Karena itu dibutuhkan persamaan persepsi serta kebijakan dari para pemangku kepentingan untuk menyediakan program dan kegiatan terkait kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan dari program itu sendiri,” tandasnya.
REDAKTUR : NIlA
