Sultra-Muna, portalsulawesi.id- Seluruh pengurus Partai Hanura cabang muna kecewa dengan hasil keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam penentuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna periode 2019-2024 yang mengangkat Zahrir Baitul.
Kekecewaan muncul akibat dalam menentukan Ketua DPRD Muna, DPP menghilangkan hak kesulungan Partai Hanura yang ada di pengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Muna dengan mengangkat Zahrir Baitul sebagai ketua DPRD Muna yang bukan kader dan pengurus DPC Partai Hanura.
Pengurus DPC Partai Hanura La Saemuna sebagai ketua dan Irwan sebagai wakil ketua DPC Kabupaten Muna, tidak dilirik oleh DPP untuk menjadi pimpinan ketua DPRD Muna, yang telah berjasa dan membesarkan Partai. Disisi lain, keduanya merupakan incumbent terpilih anggota DPRD Muna dua periode.
Ketua Bappilu DPC Partai Hanura La Irwan menyayangkan Keputusan DPP yang menghilangkan hak kesulungan pimpinan partai yang ada di daerah.
“Seluruh pengurus Partai Hanura Cabang Kabupaten Muna sangat sesalkan rekomendasi yang dikeluarkan DPP Partai Hanura yang merekomendasikan Zahrir Baitul sebagai pimpinan ketua DPRD Kabupaten Muna. Dalam setiap acara pertemuan partai, kita selalu diingatkan dengan pentingnya menghargai dan menghormati hak kesulungan di internal partai,” kata La Irwan kepada portalsulawesi.id, kamis (12/9/2019).
Dia menyayangkan dengan turunnya surat rekomendasi dari DPP, mencederai hak kesulungan yang ada di pengurusan DPC partai hanura ditingkat bawah.
“Dalam proses penentuan ketua DPRD mestinya harus transparansi, DPP mesti melakukan uji kelayakan, biar ver dalam melihat loyalitas para calon ketua,” tutur La Irwan.
“Jangan sampai hak kesulungan sudah tidak ada lagi di internal partai hanura diseluruh kepengurusan semua wilayah di indonesia,” ungkapnya.
Dia menuturkan, Jangan sampai ada permainan terjadi, saya menduga ada aroma transaksional terjadi di tubuh partai, sebab menghilangkan hak kesulungan pengurus di daerah dalam penentuan ketua DPRD Muna.
“Dalam waktu dekat, kami akan menghadap ketua umum partai hanura Osapta Odang, beliau pasti belum lupa dengan sejarah di menthentem. Kami berada di kubu beliau, yang pasang badan berada di kubu pak Oso yang siap dicopot dalam ke anggotaan DPRD Muna pada saat itu,” terangnya.
Oleh karena itu, ini mesti menjadi sebuah catatan kepada DPP Partai Hanura dalam mendengarkan suara arus bawah dan hak kesulungam itu tetap menjadi patron buat para pimpinan partai di daerah, tutupnya.
Laporan : La Ode Alim
