Palu,Portalsulawesi.Id – Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Kabupaten Morowali, Kecamatan Bahodopi pada Minggu ,(15/03/2025) sejak pukul 20.00 wita mengakibatkan banjir khususnya di Desa Lalampu dan Desa Labota beberapa tiang listrik di sana rubuh memaksakan warga harus mengevakuasi diri. Banjir yang terjadi tidak hanya diakibatkan oleh intensitas hujan yang tinggi tapi juga diduga kuat akibat dari aktivitas pertambangan nikel yang obrak abrik kawasan hutan hujan dibagian hulu.
Melalui siaran pers WALHI Sulteng yang diterima redaksi media ini disebutkan bahwa berdasarkan hasil temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah Diketahui ada 17 izin tambang nikel yang beroperasi di Desa Lalampu. Data ESDM pada Mei 2024 menunjukkan salah satu pemilik konsesi perusahaan tambang nikel cukup besar seluas 20.765 Ha ialah Bintang Delapan Mineral (BDM) sebagai pemasok utama ore pada kawasan Industri Morowali Indonesia Park (IMIP), mencakup Desa Bahomoahi, Bahomotefe, Lalampu, Lele, Dampala, Siumbatu, Bahodopi, Keurea dan Fatufia.
Wandi, Manager Kampanye WALHI Sulawesi Tengah menilai bahwa peristiwa banjir yang kerap melanda desa desa di kabupaten Morowali tidak saja murni faktor alam tetapi diduga kuat akibat ketidakseimbangan ekologis dan juga deforestasi kawasan hijau yang telah berubah menjadi areal olahan perusahaan untuk mendapatkan bahan baku ore.
“peristiwa banjir yang sering terjadi di Kabupaten Morowali baik yang terjadi di Desa Lalampu maupun desa-desa lainnya di Kecamatan Bahodopi yang menjadi langganan bencana ekologis, tentu tidak bisa dipisahkan dari keberadaan pertambangan nikel yang semakin masif dan membuat ketidakseimbangan ekologi, peningkatan pertambangan nikel mengurangi daya dukung lingkungan dan tata kelola bertambangan buruk ”.
Lonjakan aktivitas tambang nikel di Kabupaten Morowali, merupakan konsekuensi program hilirisasi nikel yang dicanangkan pemerintah, saat ini tercatat ada 65 izin usaha pertambangan (IUP) berstatus operasi produksi di Morowali dengan total luasan konsesi mencapai 155.051 hektare.
Bagi WALHI Sulawesi Tengah, peristiwa banjir yang terus berulang di Morowali ini seharusnya menjadi pembahasan yang serius bagi Pemerintah Kabupaten Morowali, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat bukan hanya terus berbicara bagaimana keuntungan dari pertambangan nikel tapi juga harus melihat dan mengevaluasi izin – izin pertambangan nikel yang membuat daya kerusakan lingkungan di sana.
Karena ,dalam catatan WALHI sepanjang tahun 2025, peristiwa banjir ini sudah berulang kali terjadi di Kabupaten Morowali, sebelumnya banjir yang disertai lumpur terjadi di penghujung tahun 2024 di Desa Labota. Tutup Wandi.
Atas situasi ini WALHI Sulawesi Tengah mendesak pada Pemerintah Kabupaten Morowali, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) segera melakukan moratorium dan evaluasi seluruh aktivitas pertambangan nikel yang beroperasi selama ini di wilayah pegunungan Morowali, yang diduga faktor utama terjadinya banjir yang mengorbankan rakyat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat jelas menegaskan soal pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku perusak lingkungan.***
Editor /Pewarta : Heru
Sumber : Siaran Pers WALHI Sulteng
Narahubung :0822-1553-5048 Wandi (Manager Kampanye WALHI)
0812-4307-9618 Ikhsan (Manager Data Base WALHI)
