Palu,Portalsulawesi.Id- Sebuah pekerjaan rehabilitasi sarana umum berupa perbaikan toilet di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Kota Palu,Sulawesi Tengah tengah menjadi pergunjungan. Pasalnya, pekerjaan yang menelan anggaran ratusan juta tersebut hanya diperuntukan guna pembiayaan rehab empat toilet yang meliputi pekerjaan pergantian Closed dan perbaikan lantai dan dinding keramik toilet.
Uniknya, sumber dana yang diperuntukkan untuk proyek tersebut diduga berasal dari alokasi dana Pokir (pokok-pokok pikiran) salah satu anggota legislative Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi lintas daerah serta lintas fraksi.
Dikutip dari media wahananews, proyek yang dikerjakan dengan metode penunjukan langsung terhadap rekanan itu dibrandol dengan anggaran Rp170 juta . Perusahaan yang mengerjakan adalah CV Khatulistiwa , yang mana perusahaan tersebut diduga kuat milik anak Sony Tandra, Anleg pemilik dana Pokir tersebut.
Masih dikutip dari Wahananews, Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) RSUD Undata Lukman membenarkan jika anggaran yang dikelolanya berasal dari dana pokir Anleg Dapil Poso asal partai Nasdem, Sony Tandra.
“Proyek renovasi empat WC umum di Poliklinik RSUD Undata memakai dana aleg DPRD Sulteng dapil Poso, Sonny Tandra senilai Rp170 juta dan dikerjakan CV Khatulistiwa. Kontraknya sudah berjalan sejak Agustus. Namun, baru rampung dua WC, masih ada dua WC lagi yang harus diselesaikan dengan masa kontrak yang tersisa satu bulan,” ungkap Lukman , seperti yang ditulis WahanaNews.co, Senin (30/10/2023).
Hal ini menjadi menarik dikarenakan, lagi marak isu pokir aleg yang digunakan untuk lintas dapil atau kegiatan kedinasan aparatur sipil negara (ASN) ini, karena diduga tak bersesuaian dengan sejumlah regulasi.
Regulasi yang dianggap bersebrangan dengan pelaksanaan pokir lintas dapil diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, Surat Edaran (SE Gubsulteng) Imbauan Pelaksanaan Pokok Pokok Pikiran DPRD, Nomor: 700.1/419//Ro.Adpim.
Bahkan, hal tersebut juga diduga tidak sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) KPK pada kegiatan koordinasi program pemberantasan korupsi oleh Ketua Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basuki Haryono saat pertemuan koordinasi dengan seluruh OPD di Kantor Gubernur Sulteng, medio Agustus 2023.
”‘Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tentang pokir DPRD sasarannya harus berdasarkan hasil reses,” jelas Basuki, seperti dikutip dari WahanaNews.co, Senin (06/11/2023).
Perlu diketahui bahwa ada sekitar Rp4,950 triliun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulteng tahun 2023 , 10 persen diantaranya atau Rp235 miliar adalah pokir untuk 45 aleg yang berkantor di DPRD Propinsi Sulawesi Tengah.
Ditemui di kantor DPRD Propinsi Sulawesi Tengah, Anggota Legislatif pemilik pokir , Sony Tandra menjelaskan ikhwal anggaran rehab toilet itu dikucurkan.
“jadi dorang salah penafsiran, jadi begini ,saya sebagai anggota DPR dan ketua komisi ,kalo bapak datang mengeluh sama saya terus saya sampaikan diruang sidang, apakah itu dianggap pokok pikiran? Boleh…tapi apakah itu dibilang pokir?kan belum tentu..” ujar Sony Tandra memulai percakapan dengan media ini , Kamis (16/11/2023).
Politisi senior ini mengilustrasikan kondisi saat ini, bahwa dikomisi III DPRD Sulteng tidak ada perwakilan dari dapil Buol-Tolitoli , kemudian ada aspirasi yang masuk semisal kebutuhan jalan diwilayah tersebut. Ini pastinya menjadi persoalan.
“semisal mereka yang dari Buol dan Tolitoli datang bawa Aspirasi jalan, apakah saya tolak karena bukan dapil? Tentu tidak boleh , terus penyampaian itu saya bicarakan dengan TAPD ,apakah itu dianggap pokir?bisa iya…tetapi apakah itu saya turun reses kesana? Juga tidak boleh karena bukan dapil “ jelasnya memberikan contoh kasus.
Terkait proyek rehab Toilet di RSUD Undata, Sony Tandra menjelaskan bahwa hubungan dirinya dengan Direktur RSUD Undata,dr.Hery Mulyadi telah lama terbangun bagus,bahkan saat sang direktur masih menjabat di RSUD Anutapura milik pemkot Palu.
“saya dengan pak dokter sudah lama baku tau,sejak dari rumahsakit Anutapura, terkadang ada warga poso khusunya dari Napu yang berobat kesana,minta bantuan saya , saya hubungkan dengan beliau “ jelasnya.
Masih menurut penjelasan Sony Tandra, hubungan baik tersebut terus terjaga hingga Dokter Hery Mulyadi dilantik menjadi Direktur RSUD Undata . “konstituen saya dari poso yang biasa berobat di RSUD Undata sering curhat dan mengeluh terkait sarana toilet disana, mereka melapor terkait kondisi WC yang sangat jelek dan mampet , keluhan yang sama disampaikan dokter Hery saat beliau sudah menjabat disana selaku direktur “ katanya.
“pak Sony,bantu suarakan itu fasilitas Toilet, ruang ICU yang sebelumnya Cuma sepuluh kamar ,maka saya sebagai salah satu yang disampaikan keluhan tersebut berjuang agar itu dibikin dan direalisasikan ,termasuk WC itu “ ungkapnya.
Anggota Legislatif fraksi Nasdem asal Poso ini mengatakan bahwa KPK terkesan salah presepsi , menurutnya KPK salah menafsirkan perintah undang undang.
“menurut KPK itu tidak bisa,siapa bilang ??…PP12 tahun 2028 baca disitu, tentang pedoman…begitu juga Undang undang 23 ,bunyinya bahwa kita memperjuangkan aspirasi masyarakat ,PP 12 lebih jelas lagi bahwa aspirasi masyarakat itu ditangkap lewat reses,kunjungan kerja,pengaduan masyarakat “ jelas mantan calon Bupati poso tersebut.
“semua aspirasi yang masuk kami suarakan dibanggar ,bukan sebatas di komisi saja “ tambahnya.
Terkait adanya keterlibatan koleganya dalam pelaksanaan proyek tersebut, Sony Tandra terkesan memberi jawaban yang namanya Ambigu. “ ndak ada arahan khusus terkait siapa yang kerja,tetapi kalo dia berusaha sendiri dan dia dapatkan pekerjaanya,masa saya mau larang “ kilah Politisi asal Poso ini.
“kalo bisa saya tunjuk,bukan Cuma WC saya tunjuk untuk dia dapat kerja,semua alkes kita tunjuk “ kelit politisi gaek ini.
“jangan karena tidak mampu menjawab pertanyaan wartawan, jangan lempar kesaya…pertanyaanya kemudian,sayakah yang bertanda tangan SPK? Saya punya kewenangan apa?ngak ada..” ungkapnya sedikit kesal.
Sony Tandra bersikukuh jika dirinya tidak terlibat dalam penentuan pelaksana pekerjaan apapun itu . “saya tegaskan ,saya tidak terlibat dalam penentuan siapa yang melaksanakan proyek itu “ kuncinya.
Sementara itu terpisah, Direktur utama RSUD Undata ,dr Hery Mulyadi menanggapi polemic proyek rehabilitasi Toilet yang didanai dari Pokir Anleg lintas Dapil dengan santai. Menurutnya, seharusnya media memberikan apresiasi karena ada legislator yang mau perhatikan rumah sakit.
“RS situ tempat umum semua pasien datang dari segala penjuru,termasuk dari poso “tulisnya menjawab pertanyaan media ini melalui aplikasi WhastApp ,Selasa (21/11/2023).
Dokter gigi professional ini membenarkan jika dirinya pernah menyampaikan keluhan tersebut kepada Sony Tandra. “saya katakan sama pak Soni bahwa WC di RS perlu direnof tetapi Rs tidak punya anggaran cukup “ akunya.
Masih menurut Hery, dirinya berusaha sekuat tenaga melakukan erbaikan dan pembenahan rumah sakit untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal.
“saat ini kunjungan pasien mencapai 100 persen. Tetapi kerusakan RS sejak gempa belum tuntas diperbaiki , tapi usaha perbaikan baru setahun enambulan , tidak mungkin langsung sempurna “ tegasnya.***
Pewarta : Heru
