Palu, Portalsulawesi.id– Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Palu, Sabtu (14/11) menegaskan, pemerintah akan memperbaiki tata kelola sumber daya alam (SDA), khususnya pada sektor pertambangan, agar hasilnya dapat dinikmati negara dan masyarakat.
Pasalnya kata Presiden, pengelolaan kekayaan alam Indonesia selama ini dinilainya belum memberikan manfaat bagi rakyat, namun banyak dibawa keluar negeri.
“Saya harus melihat kekayaan kita diambil terus. Yang kita kerjakan adalah bagaimana memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.
Menurutnya, pembenahan tata kelola SDA harus berlandaskan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Untuk itu perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan untuk kemakmuran rakyat.
Sebab kata dia, ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Prabowo mengatakan, dirinya telah menginstruksikan kepada para menteri, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk membenahi seluruh perizinan pertambangan di Indonesia.
“Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang. Minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ujarnya.
Prabowo menegaskan, kemungkinan negara mengambil alih kepemilikan saham perusahaan tambang apabila diperlukan.
Sehingga kata dia, keterlibatan investor tetap dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhan modal, namun keuntungan pengelolaan SDA harus lebih banyak dinikmati bangsa Indonesia.
“Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” katanya.
Prabowo juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kegiatan ekspor. Sebab, pemerintah telah menetapkan mekanisme satu pintu melalui lembaga yang ditunjuk. Hal ini dimaksudkan agar pencatatan volume ekspor lebih transparan dan dapat diawasi oleh negara.
“Dengan sistem tersebut, pemerintah ingin memastikan jumlah komoditas yang dilaporkan dalam dokumen ekspor sesuai dengan volume barang yang benar-benar dikirim ke luar negeri,” tandasnya.
Hal tersebut dimaksud oleh Prabowo, untuk mencegah kebocoran kekayaan negara, dan juga memastikan penerimaan dari pengelolaan SDA memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Prabowo berkomitmen memperbaiki sistem ekonomi nasional disisa masa jabatannya sebagai Presiden, agar kemiskinan dan kelaparan dapat dihilangkan melalui pengelolaan kekayaan negara yang lebih berpihak kepada rakyat.(SL)













