Donggala,Portalsulawesi.id-Pemerintah Kabupaten Donggala mulai memetakan sejumlah lokasi alternatif untuk mengantisipasi kendala kesiapan lahan dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Langkah ini ditempuh agar persoalan administrasi dan ketersediaan lahan tidak menghambat realisasi program pengembangan kawasan pesisir tersebut.
Persiapan itu dibahas dalam rapat kerja perdana yang dipimpin Bupati Donggala Vera Elena Laruni di ruang kerja bupati, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Senin, 14 September 2026. Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Taufik M. Burhan, Sekretaris Daerah Rustam Effendi, Ketua DPRD Moh. Yasin Lataka, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
Kepala Dinas Perikanan Donggala Ali Assegaf mengatakan, rapat menyepakati seluruh koordinator tim bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana tertuang dalam keputusan bupati. Setiap organisasi perangkat daerah juga diminta menyiapkan data dukung sesuai kewenangannya, terutama menyangkut kesiapan lahan dan kebutuhan teknis pembangunan.
Sejumlah persoalan masih ditemukan pada empat lokasi yang diusulkan, yakni Boneoge, Kulolu, Wani Dua, dan Lero Tatari. Untuk mengantisipasi hambatan tersebut, pemerintah daerah mulai menyiapkan opsi lokasi pengganti. Kulolu, misalnya, dipertimbangkan dialihkan ke Salubomba yang dinilai lebih siap. Sementara Wani Dua memiliki sejumlah alternatif, antara lain Tompe, Sioyong, dan Ombo.
Adapun untuk Boneoge, pemerintah daerah mempertimbangkan Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, sebagai lokasi alternatif. Sementara itu, proses penyiapan lahan di Lero Tatari masih berlangsung. Ali menegaskan, langkah pemetaan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh lokasi memenuhi persyaratan sebelum pembangunan dilaksanakan.
Keputusan mengenai lokasi alternatif selanjutnya perlu didasarkan pada hasil verifikasi kesiapan lahan, kelengkapan administrasi, serta kesesuaian teknis dengan ketentuan program KNMP. Pemerintah daerah berharap koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dapat mempercepat penyelesaian kendala sehingga pembangunan kawasan nelayan tidak tertunda.(***).
Pewarta:Basrudin
