Donggala,Portalsulawesi.id- Ratusan tenaga honorer kembali mempertanyakan kejelasan nasib mereka kepada Pemerintah Kabupaten Donggala, Rabu, (08/04/2026). Para pegawai non-aparatur sipil negara yang telah mengabdi selama bertahun-tahun itu mendatangi Kantor Bupati Donggala pada siang hari.
Aksi serupa juga digelar di Kantor DPRD Donggala. Dalam unjuk rasa tersebut, massa menyampaikan orasi dan tuntutan terkait status kepegawaian yang hingga kini dinilai belum pasti. Aspirasi mereka diterima Wakil Ketua II DPRD Donggala, Asis Rauf, bersama anggota dewan dari Fraksi PKB, Firdaus.
Di hadapan legislator, para honorer mendesak DPRD agar mengambil peran aktif dalam memperjuangkan nasib mereka, khususnya terkait kepastian pengangkatan sebagai aparatur pemerintah. Mereka menyoroti janji sebelumnya yang menyebutkan akan ada pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Namun, hingga saat ini, realisasi janji tersebut belum juga terealisasi. Kondisi itu memicu kekecewaan dan ketidakpastian di kalangan tenaga honorer yang selama ini bergantung pada kebijakan pemerintah daerah.
Usai dari DPRD, massa kembali bergerak menuju Kantor Bupati Donggala untuk melanjutkan penyampaian aspirasi. Wakil Bupati Donggala, Taufik M. Burhan, didampingi Sekretaris Daerah Rustam Efendi, menerima langsung para tenaga honorer di halaman kantor bupati.
Atas arahan Wakil Bupati, dialog kemudian dilanjutkan secara tertutup di ruang Wakil Bupati. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Asisten III Sekretariat Daerah Donggala.
Diskusi antara perwakilan tenaga honorer dan pemerintah daerah berlangsung alot. Hingga pukul 17.00 Wita, pertemuan masih berlanjut tanpa adanya keputusan final yang disampaikan kepada publik.(***)
Pewarta:Basrudin
